Berita

Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan/Net

Politik

Luhut Ajak Masyarakat Boikot Toko dan Mal yang Tidak Gunakan Aplikasi PeduliLindungi

SENIN, 24 JANUARI 2022 | 12:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah mengklaim aplikasi PeduliLindungi mampu mendeteksi masyarakat yang belum divaksin. Selian itu, aplikasi tersebut juga penting guna menekan dampak terburuk akibat varian baru Covid-19 Omicron yang saat ini sudah menelan dua korban jiwa.

Atas dasar itu, Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan menekankan kepada masyarakat untuk menghindari restoran dan mal atau tempat keramaian lain yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

“Menteri Kesehatan akan mengumumkan mal atau toko, atau restoran yang tidak menggunakan PeduliLindungi, (warga) jangan masuk ke situ, karena akan ada risiko penularan. Jadi saya kira (imbauan tersebut) untuk mendisiplinkan bangsa ini,” kata Luhut dalam siaran persnya, Senin (24/1).


Luhut menyampaikan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi sangat membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Ia bahkan mencontohkan negara lain yang efektif menekan laju Covid-19 melalui aplikasi pendukung.

“Jika dibandingkan, tingkat kematian dan perawatan harian di Prancis lebih rendah dengan adanya Covid Passes dibandingkan dengan jika tidak ada,” kata Luhut.

Oleh karena itu, pemerintah akan memasifkan penggunaan PeduliLindungi untuk warga agar dapat mendeteksi penyebaran Covid-19 sekaligus mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

“Pemerintah akan terus menggunakan, memasifkan, dan mengetatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi khususnya dalam menghadapi varian Omicron ini,” ujarnya.

Selain itu, Luhut juga mengklaim bahwa Omicron di Indonesia tidak terlalu kencang, lantaran adanya pendeteksian dari aplikasi Peduli Lindungi tersebut.

“Oleh karena itu, PeduliLindungi harus digunakan vaksinasi juga harus digunakan,” tegasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya