Berita

Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan/Net

Politik

Luhut Ajak Masyarakat Boikot Toko dan Mal yang Tidak Gunakan Aplikasi PeduliLindungi

SENIN, 24 JANUARI 2022 | 12:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah mengklaim aplikasi PeduliLindungi mampu mendeteksi masyarakat yang belum divaksin. Selian itu, aplikasi tersebut juga penting guna menekan dampak terburuk akibat varian baru Covid-19 Omicron yang saat ini sudah menelan dua korban jiwa.

Atas dasar itu, Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan menekankan kepada masyarakat untuk menghindari restoran dan mal atau tempat keramaian lain yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

“Menteri Kesehatan akan mengumumkan mal atau toko, atau restoran yang tidak menggunakan PeduliLindungi, (warga) jangan masuk ke situ, karena akan ada risiko penularan. Jadi saya kira (imbauan tersebut) untuk mendisiplinkan bangsa ini,” kata Luhut dalam siaran persnya, Senin (24/1).


Luhut menyampaikan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi sangat membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Ia bahkan mencontohkan negara lain yang efektif menekan laju Covid-19 melalui aplikasi pendukung.

“Jika dibandingkan, tingkat kematian dan perawatan harian di Prancis lebih rendah dengan adanya Covid Passes dibandingkan dengan jika tidak ada,” kata Luhut.

Oleh karena itu, pemerintah akan memasifkan penggunaan PeduliLindungi untuk warga agar dapat mendeteksi penyebaran Covid-19 sekaligus mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

“Pemerintah akan terus menggunakan, memasifkan, dan mengetatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi khususnya dalam menghadapi varian Omicron ini,” ujarnya.

Selain itu, Luhut juga mengklaim bahwa Omicron di Indonesia tidak terlalu kencang, lantaran adanya pendeteksian dari aplikasi Peduli Lindungi tersebut.

“Oleh karena itu, PeduliLindungi harus digunakan vaksinasi juga harus digunakan,” tegasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya