Berita

Desain ibukota negara baru/Net

Publika

Cegah Ibukota Negara Baru Dibangun Model Calo Properti

Oleh: Adian Radiatus
SENIN, 24 JANUARI 2022 | 11:43 WIB

PRESIDEN Jokowi dan partai politik minus PKS serta DPR patut diberi apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras membereskan perangkat UU Ibukota Negara alias IKN yang begitu mulus dan penuh ketulusan merancangnya sehingga jauh dari kesan adanya jejaring kepentingan fulus atas proyek itu.

Rumor adanya kertas berharga berkoper-koper atas lancarnya suatu undang-undang disahkan juga sepi dari ruang publik.

Saking mulus dan tulusnya, bahkan nama kota itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi dan munculah nama Nusantara.


Meskipun terkesan tak selaras dengan maksud dan tujuan keberadaan Ibu Kota Negara itu, tetapi tentu patut dipahami bahwa lemah dan sedikitnya pemahaman penggemar bacaan Sincan itu atas makna nama Nusantara bagi negeri ini. Mungkin perlu mendengar lagu Koes Plus yang berjudul "Nusantara" itu.

Namun ketika urusan memilih Kepala Otorita IKN itu pihak Istana meminta partisipasi publik untuk turut mengusulkan kandidat yang dirasa cocok di sana. Sungguh teramat janggal ketika IKN hendak didirikan segala suara rakyat tidak digubris juga ketika DPR hendak membuat UU-nya sah.

Mungkin ini cara politik 'jebakan Batman', ketika publik usulkan nama maka akan menjadi alasan seakan rakyat setuju atas kehadiran IKN itu. Cerdik, tapi rakyat cerdas melihatnya menjurus licik bahkan rada pengecut.

Pembangunan IKN itu terlalu banyak pola Developer Property yang dipakai ketika membuka lahan semacam BSD City, Sentul City, dan kawasan lainnya semacam PIK itu.

Sehingga jelas unsur kehormatan dan martabat bangsa dan negara tidak tampak hadir dalam 'Blue Print'-nya, tidak ada marwah layaknya sebuah ibukota yang mempunyai alur historikal yang memadai dan jejak kebutuhan absolut bagi bangsa dan negara ini.

Maka ketika rasa gundah gulana kehendak pindah dari ibukota ini seakan mendapatkan 'gayung bersambut' dari orang-orang sekitarnya dan khususnya para 'big bos' pemain properti beserta asesorisnya bersedia mendukungnya secara besar-besaran.

Tentu saja bagi mereka 'business as usual' dan selalu diikuti berapa profit margin bersih yang dapat digondolnya. Hal mana semestinya tidak pernah boleh terjadi pada pembangunan sebuah ikon yang langsung membawa nama Ibukota Negara.

Semestinya seluruh perangkat bangunan beserta seluruh perlengkapan dan fasiltas pemukimannya harus dibiayai oleh APBN tanpa kecuali. Pihak swasta hanya boleh sebagai mitra pembangun dan bila ingin membangun perkantoran ataupun sarana komersil lainnya harus menunggu kajian Bappenas.

Itulah gunanya palu DPR sebagai wakil rakyat untuk mencegah dalam membangun sebuah asset besar milik negara seharusnya dengan uang negara dan bukan berkolaborasi dengan investor swasta yang saat ini tampak 'taring'nya lebih menggigit ketimbang penguasa pemerintahan apalagi bila sang swasta ada didalam kekuasaan itu sendiri.

Tentu itu sebuah 'kecelakaan' besar bagi batin rakyat.

Maka sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat adalah baik untuk meninjau kembali keputusan UU itu dan para ahli tatanegara serta kaum nasionalis Pancasilais dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena urgensinya untuk mencegah malapetaka biaya Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta (KACBJ) terulang kembali dan menodai pembangunan IKN baru ini bila dibangun ala model calo properti.

Penulis adalah pemerhati sosial dan politik

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya