Berita

Minyak goreng/Net

Politik

Jaga Stabilitas Harga, Pemerintah Perlu Mendorong Lahirnya Pelaku Industri Minyak Goreng

MINGGU, 23 JANUARI 2022 | 06:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah pemerintah yang menerapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng mendapat apresiasi dari DPD RI. Ini lantaran kebijakan itu diambil di tengah mahalnya harga minyak goreng sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir.

Namun demikian, anggota DPD RI Fahira Idris tetap menilai bahwa ini bukan merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan minyak goreng.

Fahira ingin ada solusi komprehensif untuk jangka panjang agar situasi seperti ini (harga minyak goreng meroket) tidak terjadi lagi ke depan.


“Salah satunya adalah upaya Pemerintah untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagi pelaku industri minyak goreng di tanah air terutama pelaku usaha lokal, khususnya dengan skala menengah kecil. Semakin banyak pelaku usaha di industri minyak goreng semakin baik terutama untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaannya,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (22/1).

Pemerintah, sambungnya, adalah dengan menginventarisasi berbagai regulasi, aturan dan kebijakan yang menghambat para pelaku usaha baru di industri minyak goreng.

Berbagai regulasi ini kemudian direlaksasi sehingga industri minyak goreng tidak hanya didominasi oleh produsen besar saja.

Diharapkan dalam waktu dekat ini lahir sebuah kebijakan yang mampu mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha atau produsen industri minyak goreng.
 
Menurut Fahira, persoalan harga minyak goreng ini memang cukup kompleks karena juga tidak bisa dilepaskan dari situasi global.

Salah satu penyebab kenaikan minyak goreng juga sedikit banyak dipengaruhi oleh harga internasional CPO yang juga naik akibat kelancaran distribusinya terganggu karena pandemi.

Selain itu, krisis energi yang terjadi di beberapa negara besar yang menyebabkan konsumsi minyak goreng meningkat juga ikut mempengaruhi kenaikan harga.
 
“Namun kita juga tahu, Indonesia salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia, sehingga pasokan minyak sawit di kita selalu melimpah. Artinya kita sudah punya pondasi kuat, tinggal bagaimana aturan yang menghambat atau membatasi lahirnya para pelaku usaha baru di industri minyak goreng ini direlaksasi,” tegasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya