Berita

Minyak goreng/Net

Politik

Jaga Stabilitas Harga, Pemerintah Perlu Mendorong Lahirnya Pelaku Industri Minyak Goreng

MINGGU, 23 JANUARI 2022 | 06:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah pemerintah yang menerapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng mendapat apresiasi dari DPD RI. Ini lantaran kebijakan itu diambil di tengah mahalnya harga minyak goreng sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir.

Namun demikian, anggota DPD RI Fahira Idris tetap menilai bahwa ini bukan merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan minyak goreng.

Fahira ingin ada solusi komprehensif untuk jangka panjang agar situasi seperti ini (harga minyak goreng meroket) tidak terjadi lagi ke depan.


“Salah satunya adalah upaya Pemerintah untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagi pelaku industri minyak goreng di tanah air terutama pelaku usaha lokal, khususnya dengan skala menengah kecil. Semakin banyak pelaku usaha di industri minyak goreng semakin baik terutama untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaannya,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (22/1).

Pemerintah, sambungnya, adalah dengan menginventarisasi berbagai regulasi, aturan dan kebijakan yang menghambat para pelaku usaha baru di industri minyak goreng.

Berbagai regulasi ini kemudian direlaksasi sehingga industri minyak goreng tidak hanya didominasi oleh produsen besar saja.

Diharapkan dalam waktu dekat ini lahir sebuah kebijakan yang mampu mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha atau produsen industri minyak goreng.
 
Menurut Fahira, persoalan harga minyak goreng ini memang cukup kompleks karena juga tidak bisa dilepaskan dari situasi global.

Salah satu penyebab kenaikan minyak goreng juga sedikit banyak dipengaruhi oleh harga internasional CPO yang juga naik akibat kelancaran distribusinya terganggu karena pandemi.

Selain itu, krisis energi yang terjadi di beberapa negara besar yang menyebabkan konsumsi minyak goreng meningkat juga ikut mempengaruhi kenaikan harga.
 
“Namun kita juga tahu, Indonesia salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia, sehingga pasokan minyak sawit di kita selalu melimpah. Artinya kita sudah punya pondasi kuat, tinggal bagaimana aturan yang menghambat atau membatasi lahirnya para pelaku usaha baru di industri minyak goreng ini direlaksasi,” tegasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya