Berita

Kordinator Jaringan Masyarakat Pengawas Kepolisian (Jampi) Sumut, Zakaria Rambe/Net

Politik

OTT KPK di Langkat Jadi Warning bagi Kepala Daerah Tak Main-Main dengan Proyek APBD

KAMIS, 20 JANUARI 2022 | 23:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tindakan tegas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), mengundang pujian publik. Salah satunya dari pengamat hukum, Zakaria Rambe.

Menurutnya, OTT KPK di Sumut merupakan peringatan (warning) agar para kepala daerah (KDH) tidak main-main dalam proyek APBD di daerahnya masing-masing.

"Ini jelas menunjukkan bahwa KPK sudah memantau praktik korupsi yang dilakukan para kepala daerah di Sumut. Di Langkat memang sejak lama sudah santer bahwa semua proyek diatur oleh pejabat di Pemkab. Ini harus jadi peringatan sekaligus pelajaran," kata Zakaria Rambe yang merupakan Dewan Pengawas Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM), kepada wartawan, Kamis (20/1).


Lebih lanjut, dikatakan Zakaria, hasil jumpa pers KPK tadi malam yang menjelaskan OTT di Langkat menunjukkan adanya gratifikasi proyek dari pihak swasta kepada pejabat Pemkab. Dia juga mengatakan, praktik gratifikasi itu melibatkan orang dekat serta keluarga Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin.

"KPK sudah secara resmi menyatakan bahwa Bupati Langkat diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melibatkan abang dan orang-orang terdekatnya. Kami melihat hal ini menjadi semacam kewajaran dalam urusan mengatur proyek di sana. Penelusuran kami sejak beberapa bulan ini juga persis seperti apa yang sudah diungkapkan KPK," terang Zakaria, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Kordinator Jaringan Masyarakat Pengawas Kepolisian (Jampi) Sumut ini kemudian meminta agar seluruh kepala daerah di Sumut menjadikan OTT KPK sebagai peringatan serius.

Terlebih, beberapa kabupaten/kota di Sumut, disebut Zakaria juga sudah terpantau melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di Kabupaten Langkat. Informasi ini disebutkan Zakaria sudah beredar luas di kalangan masyarakat.

"Bahkan sudah seperti menjadi rahasia umum bahwa ada orang dekat atau keluarga yang mengatur proyek APBD. Tentu kita tak mau ini terjadi di kabupaten/kota lain di Sumut. Seharusnya OTT di Langkat jadi pelajaran," tegas Zakaria.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya