Berita

Kordinator Jaringan Masyarakat Pengawas Kepolisian (Jampi) Sumut, Zakaria Rambe/Net

Politik

OTT KPK di Langkat Jadi Warning bagi Kepala Daerah Tak Main-Main dengan Proyek APBD

KAMIS, 20 JANUARI 2022 | 23:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tindakan tegas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), mengundang pujian publik. Salah satunya dari pengamat hukum, Zakaria Rambe.

Menurutnya, OTT KPK di Sumut merupakan peringatan (warning) agar para kepala daerah (KDH) tidak main-main dalam proyek APBD di daerahnya masing-masing.

"Ini jelas menunjukkan bahwa KPK sudah memantau praktik korupsi yang dilakukan para kepala daerah di Sumut. Di Langkat memang sejak lama sudah santer bahwa semua proyek diatur oleh pejabat di Pemkab. Ini harus jadi peringatan sekaligus pelajaran," kata Zakaria Rambe yang merupakan Dewan Pengawas Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM), kepada wartawan, Kamis (20/1).


Lebih lanjut, dikatakan Zakaria, hasil jumpa pers KPK tadi malam yang menjelaskan OTT di Langkat menunjukkan adanya gratifikasi proyek dari pihak swasta kepada pejabat Pemkab. Dia juga mengatakan, praktik gratifikasi itu melibatkan orang dekat serta keluarga Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin.

"KPK sudah secara resmi menyatakan bahwa Bupati Langkat diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melibatkan abang dan orang-orang terdekatnya. Kami melihat hal ini menjadi semacam kewajaran dalam urusan mengatur proyek di sana. Penelusuran kami sejak beberapa bulan ini juga persis seperti apa yang sudah diungkapkan KPK," terang Zakaria, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Kordinator Jaringan Masyarakat Pengawas Kepolisian (Jampi) Sumut ini kemudian meminta agar seluruh kepala daerah di Sumut menjadikan OTT KPK sebagai peringatan serius.

Terlebih, beberapa kabupaten/kota di Sumut, disebut Zakaria juga sudah terpantau melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di Kabupaten Langkat. Informasi ini disebutkan Zakaria sudah beredar luas di kalangan masyarakat.

"Bahkan sudah seperti menjadi rahasia umum bahwa ada orang dekat atau keluarga yang mengatur proyek APBD. Tentu kita tak mau ini terjadi di kabupaten/kota lain di Sumut. Seharusnya OTT di Langkat jadi pelajaran," tegas Zakaria.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya