Cak Imin Desak Jokowi segera Tetapkan Kepala Otorita IKN

Pemerintah didesak segera menunjuk calon kepala otorita Ibukota Negara (IKN) setelah UU IKN disahkan parlemen.

Pasalnya, setelah undang-undang tersebut keluar, kepala otorita akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.

“Serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN. Saya yakin Pak Presiden sudah menyiapkan nama terbaik untuk ditugaskan sebagai Kepala IKN,” ucap Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada wartawan, Kamis (20/1).

Ketum PKB ini menegaskan, DPR RI berkomitmen mengawal dan mengawasi pemerintah dalam penyusunan rencana pendanaan pembangunan IKN yang berasal dari APBN, serta meminta pemerintah berkoordinasi dengan DPR dan menjadikan masukan DPR sebagai pertimbangan penggunaan APBN dalam pembangunan IKN.

”DPR bersama pemerintah berencana akan menyusun Rancangan Undang-undang baru untuk menetapkan status Jakarta setelah tidak menjadi IKN, agar Jakarta tetap diberikan status kekhususan karena Jakarta memiliki kontribusi dan sejarah panjang dalam perjalanan Indonesia,” tutupnya.

Dalam hal pembangunannya, pemerintah juga harus melakukan perhitungan dengan cermat  kebutuhan dana pembangunan IKN dan menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) dalam proyek pembangunan IKN agar tidak membebani keuangan negara.

Selain itu, Cak Imin juga mengusulkan kepada pemerintah agar pendanaan IKN melalui investasi baik dari dalam maupun luar negeri, serta menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang di kemudian hari.