Akui Kesalahan, Ketua DPW PPP Aceh Segera Revisi Kepengurusan

Pencantuman nama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dalam kepengurusan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh adalah sebuah kesalahan. Meskipun, Pengurus PPP Aceh tidak mempersoalkan status tersebut, karena para ASN hanya memberikan masukan dan pemikiran kepada pengurus harian.

Dituturkan Ketua DPW PPP Aceh, Amiruddin Idris, nama-nama ASN yang masuk sebagai Majelis Pakar DPW PPP Aceh, diusulkan oleh pengurus yang menilai kompetensi mereka sangat dibutuhkan untuk perkembangan PPP Aceh.

"Namun (sayangnya) tidak mengonfirmasi kembali ke nama yang diusulkan," jelas Amiruddin Idris kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (19/1).

Sehingga sejumlah ASN merasa nama mereka dicatut karena masuk formasi kepengurusan PPP Aceh.

Mereka adalah Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Aceh, Usamah Al Madny; dan pegawai di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, M Adli Abdullah. Nama lain yang dicantumkan adalah Warul Walidin.

Dalam keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PPP, Suharso Manoarfa, Warul Walidin menjabat sebagai Ketua Majelis Pakar. Padahal saat ini Warul Walidin merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Arraniry.

Untuk itu, Amiruddin memastikan pihaknya akan merevisi nama-nama pengurus Majelis Pakar. Formasi baru nanti disesuaikan dengan aturan perundang-undang yang berlaku, terutama bagi aparatur sipil negara.