Bahlil Minta Pemilu Ditunda, Syarif Hasan: Itu Pemikiran Menyesatkan

Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menginginkan pemilihan (Pemilu) 2024 mendatang ditunda ke 2027. Pernyataan Bahlil itu ia klaim sebagai keinginan keinginan para pelaku usaha.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan menyampaikan pernyataan Bahlil tersebut menyesatkan dan tidak mengetahui produk hukum dalam undang-undang tentang masa jabatan presiden.

"Itu tidak mungkin, sesat itu. Pemikiran yang sesat itu. Karena harus diamandemen itu," tegas Syarief di kediaman La Nyalla Matalitti, Jalan Denpasar, Kuningan, Selasa (18/1).

Menurutnya, penambahan masa jabatan presiden perlu ada rapat kerja besar di parlemen untuk melakukan amandemen UUD 45. Mengingat dalam UUD 1945 diatur bahwa masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Sehingga, masukan dari Bahlil lewat dunia usaha tersebut mustahil dilaksanakan.

"Tidak mungkin," tutupnya.