Berita

Ketua Umum PBSI, Agung Firman Sampurna/Net

Olahraga

Ketum PBSI Tegaskan Tak Ada Pengurus yang Ikut Cicipi Bonus dari Pemerintah

SELASA, 11 JANUARI 2022 | 18:04 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Polemik terkait bonus Piala Thomas disebut-sebut sudah tuntas. Bahkan, Ketua Umum PBSI, Agung Firman Sampurna, menegaskan tak ada pengurus yang ikut menikmati bonus.

Dijelaskan Agung, PBSI telah melakukan pertemuan dengan para pemain dan mereka telah menerima bonus tersebut. Agung hanya mengingatkan, bahwa di balik sukses pemain ada peran dari pelatih dan tim pendukung.

"Tidak ada atlet yang bisa berprestasi tanpa kehadiran pelatih, juga jangan lupakan dukungan tim ofisial. Cuma, tetap porsi yang terbesar tentunya diberikan kepada atletnya," jelas Agung dalam keterangan resmi PBSI, Selasa (11/1).


"Persoalan bonus sudah selesai. PBSI sudah kumpul dengan teman para pemain. Mereka sudah ketawa-ketawa. Memang selama ini banyak berbagai macam cerita-cerita ngawur. Saya paham itu cerita muncul dari mana," tambah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini.

Agung juga memastikan bahwa terkait apresiasi dari pemerintah lewat Kemenpora dan BNI selaku sponsor utama, pihak PBSI selalu transparan. Bahkan seluruhnya nanti akan ada laporan yang diaudit.

"Dan yang pasti, tidak ada satupun pengurus ini yang ikut menikmati hadiah tersebut," tegas Agung.

Pemerintah melalui Kemenpora telah memberi bonus Rp 10 miliar kepada atlet bulutangkis nasional. Penghargaan yang diberikan oleh Menpora Zainudin Amali dan diterima secara langsung oleh Ketum PBSI di Wisma Kemenpora, pada 27 Desember lalu.

Namun, peruntukkan bonus itu lantas jadi polemik. Apakah murni diberikan kepada Jonatan Christie dkk karena juara Piala Thomas atau juga guna mendukung pembinaan dan pengembangan bulutangkis.

Pasalnya, dalam bonus tersebut juga ada alokasi untuk kegiatan perekrutan, pelatihan, dan pembinaan di Pelatnas Cipayung. Alhasil, bonus yang diterima para atlet pun dikabarkan mengalami pemangkasan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya