Berita

Pengamat politik Philip Vermonte/Net

Politik

Tak Setuju Pemilu Ditunda, Philip Vermonte: Harusnya Tinggalkan Legacy yang Baik

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 21:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan usulan kesetujuannya untuk menunda pemilu 2024 ke 2027. Hal ini didasari banyaknya pelaku dunia usaha meminta pemerintah tidak diganti dalam waktu dekat ini lantaran pemulihan ekonomi belum tuntas dilakukan.

Pengamat politik Philip Vermonte menyampaikan ketidaksaepakatannya terhadap wacana yang dilontarkan Bahlil. Pasalnya, seluruh masyarakat Indonesia sepakat dengan amanah konstitusi untuk tidak menambahkan masa jabatan presiden atau menunda pemilu di 2027.

"Soal perpanjangan atau penundaan pemilu saya sepertinya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Pandu Riono artinya ketika orang fokus ada benchmark bahwa harus selsai 2024 karena pemerintahan akan berganti secara konstitusi,” ucap Philip dalam acara diskusi virtual bertemakan Survei Indikator: Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024, Minggu (9/1).


Philip menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mungkin mencalonkan diri sebagai presiden di 2024 mendatang. Seharusnya, para pembantu presiden tidak mewacanakan penambahan masa jabatan, tapi lebih bekerja keras untuk memberikan warisan terbaik di masa akhir jabatan Presiden Jokowi.

“Per hari ini Pak Jokowi tidak mungkin lagi mencalonkan diri dll, maka semestinya usaha itu akan sangat keras dilakukan oleh semua jajaran menteri dan kita senua karena kita harus meninggalkan legacy agar tidak menimbulkan PR bagi pemerintahan selanjutnya,” katanya.

Dia tak menampik ada preseden penundaan pemilu di tahun 1997 ke 1999. Namun, sejarah mencatat bahwa dalam pemilu tersebut ada petahana yang menggantikan yakni dari Soeharto ke BJ Habibe, dan kala itu rakyat menginginkan pemilu untuk mendapatkan legitimasi pemerintah yang baru dari pemerintahan orde otoritarian harus selesai.

“Kita harus ada legitimasi baru makanya pemilunya dipercepat kalau tidak maka tidak ada legitimasi dari pemerintahan demokrasi yang baru.
Memang ada presedennya,” ucapnya.

Pernyataan Philip tersebut, menegaskan kepada Bahlil bahwa pemerintahan yang lalu tersebut lantaran menganut rezim otoritarian yang perlu diturunkan.

"Cuman Pak Bahlil, kalau kita bilang ada presedennya pemerintah tidak ada pergantian pemerintahan selama 30 tahun itu ada presedennya juga. Memang repot kalau kita ngomongin preseden karena macam-macam preseden kan,” imbuhnya.

Meski dibolehkan juga adanya pemerintahan parlementer, Philip mengatakan jika ada preseden di dalam mengelola negara. Namun saat ini, aturan main dari konstitusi memiliki poin penting bahwa saat ini konstitusi memiliki benchmark yakni menyelesaikan masa jabatannya.

“Maka akan menolong kita juga pada akhirnya dengan perpanjangan masa jabatan. Cuma, memang disampaikan Mas Burhan tadi dalam presentasi semua keputusan ini ada di parpol ya g kita tidak tahu juga perbincangan parpol karena mereka akan melalui proses-proses perbincangan dan keputusan politik,” ucapnya.

"Kita dari sisi masyarakat seperti Pak Pandu menyampaikan yang demikian tadi,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya