Berita

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Bahlil Klaim Kalangan Usaha Setuju Penambahan Masa Jabatan Presiden

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 20:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tertarik dengan hasil survei yang digelar Indikator Politik Indonesia ihwal penundaan pemilu di tahun 2027. Bahlil mendukung adanya penundaan pemilu agar dunia usaha kembali bangkit.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat menjadi pembicara dalam Survei Indikator: Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024, Minggu (9/1).

Bahlil menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 itu, lantaran melihat tren dari survei Indikator yang berangsur meningkat.


"Nah saya agak sedikit terusik dengan data pak burhan terkait dengan pilpres. Saya setuju dengan Pak Burhan bahwa demokrasi tiga periode ini tidak untuk kita dengungkan terus, tetapi yang menarik adalah perpanjangan 2027, kalau saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok ini naik tinggi, untuk orang setuju ya. Sekarang sudah mencapai 40 persen lho, untuk masa perpanjangan presiden sampai 2027,”ucap Bahlil.

Pihaknya mengatakan para pelaku dunia usaha mengaku setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 atau menunda pemilu. Pasalnya, mereka berpikir memulihkan ekonomi terlebih dahulu sebelum mengganti presiden lewat pemilu di 2024.

“Itu jauh lebih baik ini hasil diskusi saya dengan mereka. Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan, ini dunia usaha baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itulah hasil diakusi saya dengan mereka. Coba juga Pak Burhan tolong didalami,” ujarnya.

Menurutnya, memajukan atau memundurkan pemilu dalam sejarah bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Pasalnya, dalam era pemerintahan sebelum bahkan pada jaman orde lama hal itu berlaku.

"Nah, sekarang menurut saya Pak Burhan, memajukan pemilu atau memundurkan pemilu dalam sejarah bangsa bukan sesuatu yang diharamkan juga. Kenapa? Karena tahun 97 kita pemilu, harusnya kan 2002, kita baru pemilu kalau 5 tahun sekali, kemudian kita majukan dalam proses ada krisis waktu itu, reformasi,” ucapnya.

"Di orde lama juga begitu, sekian lama juga kita tidak melakukan pemilu,” imbuhnya.

Bahlil justru mempertanyakan kepada publik terkait tujuan kepemerintahan sekarang yang perlu dibenahi oleh Presiden Joko Widodo.

"Nah kita tinggal kita lihat kebutuhan bangsa kita ini apa? Apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19? Apakah persoalannya memulihkan ekonomi, atau memang persoalannya adalah bagaimana kita memilih kepempinan baru lewat pemilu? Ini sekadar tanggapan pribadi saya terhadap apa yang disampaikan Pak Burhan tadi berdasarkan data yang ada,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya