Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama/Net

Politik

Demi Kemajuan Pertamina, Jerry Massie: Angkat Komut Sesuai Keahlian, Jangan Seperti Ahok

SENIN, 03 JANUARI 2022 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah persoalan tengah melilit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perminyakan, PT Pertamina (Pesero). Namun, Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru seakan larut membuat kekisruhan.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memandang Ahok tak kompeten mengurusi Pertamina. Pasalnya, dia melihat mantan Bupati Belitung Timur itu malah menumpuk masalah yang ada.

Sebagai contoh, Jerry menyebutkan masalah yang ada di BUMN yakni soal utang. Tercatat, hingga akhir tahun 2021 kemarin mencapai Rp 602,43 triliun.


Bukannya menyelesaikan masalah, Ahok justru membuat kontroversi dengan menuding ancaman mogok kerja yang disampaikan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) disebabkan ada pemotongan gaji karyawan.

Padahal nyatanya direksi tak pernah berencana memotong gaji karyawan, karena Pertamina hanya mengkaji rencana program agile working yang di dalamnya memberikan kepada karyawan pilihan bekerja dari rumah atau dari kantor (WFH/WFO).

"Kalau utang (Pertamina) naik melulu, (Ahok) tak perlu dipertahankan," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/1).

Jerry menilai kinerja Ahok sejak diangkat menjadi Komut tak terlihat memberikan kontribusi yang berarti untuk Pertamina. Sehingga, Jerry memberikan saran kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengambil sikap.

"Bagi saya demi kemajuan Pertamina maka Ahok perlu diganti, ini menghindari kisruh di Pertamina," Jerry menyarankan.

Selain itu, Jerry juga menyarankan Erick Thohir mencari sosok yang ahli di bidang perminyakan atau Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Banyak yang bisa di-fit and proper test. Jangan lagi mengangkat secara politis. Rekam jejak Komut Pertamina harus yang paham bidang ini," kata Jerry.

"Sebetulnya kalau tidak lelang jabatan, maka uji kelayakan dan uji kepatutan perlu diperketat. Baru mengangkat jabatan sesuai expert keahlian," tutupnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya