Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama/Net

Politik

Demi Kemajuan Pertamina, Jerry Massie: Angkat Komut Sesuai Keahlian, Jangan Seperti Ahok

SENIN, 03 JANUARI 2022 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah persoalan tengah melilit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perminyakan, PT Pertamina (Pesero). Namun, Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru seakan larut membuat kekisruhan.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memandang Ahok tak kompeten mengurusi Pertamina. Pasalnya, dia melihat mantan Bupati Belitung Timur itu malah menumpuk masalah yang ada.

Sebagai contoh, Jerry menyebutkan masalah yang ada di BUMN yakni soal utang. Tercatat, hingga akhir tahun 2021 kemarin mencapai Rp 602,43 triliun.


Bukannya menyelesaikan masalah, Ahok justru membuat kontroversi dengan menuding ancaman mogok kerja yang disampaikan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) disebabkan ada pemotongan gaji karyawan.

Padahal nyatanya direksi tak pernah berencana memotong gaji karyawan, karena Pertamina hanya mengkaji rencana program agile working yang di dalamnya memberikan kepada karyawan pilihan bekerja dari rumah atau dari kantor (WFH/WFO).

"Kalau utang (Pertamina) naik melulu, (Ahok) tak perlu dipertahankan," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/1).

Jerry menilai kinerja Ahok sejak diangkat menjadi Komut tak terlihat memberikan kontribusi yang berarti untuk Pertamina. Sehingga, Jerry memberikan saran kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengambil sikap.

"Bagi saya demi kemajuan Pertamina maka Ahok perlu diganti, ini menghindari kisruh di Pertamina," Jerry menyarankan.

Selain itu, Jerry juga menyarankan Erick Thohir mencari sosok yang ahli di bidang perminyakan atau Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Banyak yang bisa di-fit and proper test. Jangan lagi mengangkat secara politis. Rekam jejak Komut Pertamina harus yang paham bidang ini," kata Jerry.

"Sebetulnya kalau tidak lelang jabatan, maka uji kelayakan dan uji kepatutan perlu diperketat. Baru mengangkat jabatan sesuai expert keahlian," tutupnya.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya