Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama/Net

Politik

Demi Kemajuan Pertamina, Jerry Massie: Angkat Komut Sesuai Keahlian, Jangan Seperti Ahok

SENIN, 03 JANUARI 2022 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah persoalan tengah melilit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perminyakan, PT Pertamina (Pesero). Namun, Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru seakan larut membuat kekisruhan.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memandang Ahok tak kompeten mengurusi Pertamina. Pasalnya, dia melihat mantan Bupati Belitung Timur itu malah menumpuk masalah yang ada.

Sebagai contoh, Jerry menyebutkan masalah yang ada di BUMN yakni soal utang. Tercatat, hingga akhir tahun 2021 kemarin mencapai Rp 602,43 triliun.

Bukannya menyelesaikan masalah, Ahok justru membuat kontroversi dengan menuding ancaman mogok kerja yang disampaikan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) disebabkan ada pemotongan gaji karyawan.

Padahal nyatanya direksi tak pernah berencana memotong gaji karyawan, karena Pertamina hanya mengkaji rencana program agile working yang di dalamnya memberikan kepada karyawan pilihan bekerja dari rumah atau dari kantor (WFH/WFO).

"Kalau utang (Pertamina) naik melulu, (Ahok) tak perlu dipertahankan," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/1).

Jerry menilai kinerja Ahok sejak diangkat menjadi Komut tak terlihat memberikan kontribusi yang berarti untuk Pertamina. Sehingga, Jerry memberikan saran kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengambil sikap.

"Bagi saya demi kemajuan Pertamina maka Ahok perlu diganti, ini menghindari kisruh di Pertamina," Jerry menyarankan.

Selain itu, Jerry juga menyarankan Erick Thohir mencari sosok yang ahli di bidang perminyakan atau Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Banyak yang bisa di-fit and proper test. Jangan lagi mengangkat secara politis. Rekam jejak Komut Pertamina harus yang paham bidang ini," kata Jerry.

"Sebetulnya kalau tidak lelang jabatan, maka uji kelayakan dan uji kepatutan perlu diperketat. Baru mengangkat jabatan sesuai expert keahlian," tutupnya.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

UPDATE

TKN Bentuk Satgas Antisipasi Kehadiran Relawan dan Pendukung di MK

Jumat, 19 April 2024 | 23:32

Jawab Berbagai Tuduhan Miring, PT NDK Resmi Bubar Sesuai Hukum

Jumat, 19 April 2024 | 23:05

Gara-gara Peta Maroko, Kesebelasan Renaissance dari Berkane Dilarang Masuk Aljazair

Jumat, 19 April 2024 | 23:04

Bukan Farhan, Nasdem Ternyata Siapkan Sosok Ini untuk Pilwalkot Bandung

Jumat, 19 April 2024 | 22:49

Prabowo Minta Pendukung Tidak Turun Aksi saat Putusan MK

Jumat, 19 April 2024 | 22:34

Relawan Desak MK Buka Jalan Kemenangan Prabowo-Gibran

Jumat, 19 April 2024 | 22:05

Bertemu Menkeu Selandia Baru, Sri Mulyani Tukar Cerita Soal Kelola APBN

Jumat, 19 April 2024 | 21:58

Buntut Serangan ke Israel, AS Batasi Akses Teknologi Iran

Jumat, 19 April 2024 | 21:40

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

Ajukan Peninjauan Kembali, PT BMI Bawa 7 Bukti Baru

Jumat, 19 April 2024 | 21:33

Selengkapnya