Berita

Ketua DPP KNPI Haris Pertama/Net

Hukum

Singgung Laporan Abu Janda, Ketum KNPI Bertanya Keadilan Penegak Hukum

MINGGU, 02 JANUARI 2022 | 23:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Hukum seakan tumpul jika berhadapan dengan BuzzerRP. Padahal, Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai panglima.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama melalui akun Twitter resminya yang dilihat redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (2/1).

“Jika berkaitan dengan Para BuzzerRP apakah akan ada penangkapan ya? Kasus yang KNPI laporkan terhadap Heddy Setya Permadi (Abu Janda) sudah berbulan-bulan belum ada kejelasannya,” singgung Haris.


Atas fakta yang demikian itu, Haris hanya bisa berdoa agar Tuhan YME membuka mata hati aparat penegak hukum agar bisa berlaku adil. Karena itu, Haris sangat mengharapkan keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan oleh para penegak hukum. Jika masyarakat sudah tidak bisa lagi menikmati keadilan hukum, kemana mereka harus mengadu.

“Tolong wahai para penegak hukum, berikan keadilan yang seadil-adilnya. Saya mungkin hanya salah satu dari jutaan pemuda Indonesia yang rindu akan tegaknya sebuah kebenaran,” pinta Haris.

Terkait keadilan hukum, menurut Haris hal tesebut mutlak harus tercipta. Sebab, Haris tak ingin jika hukum hanya hadir kepada mereka yang mengkritik pemerintah, sementara yang pro kepada pemerintah sama sekali tidak tersentuh oleh hukum.

“Harusnya, mau dia pro pemerintah, kalau dia melanggar hukum harusnya juga diproses, tapi faktanya?” tanya Haris.

Sebagai salah satu dari jutaan pemuda Indonesia, Haris hanya mengharapkan agar negara yang ia cintai ini mampu menciptakan kehidupan yang damai dengan memperjuangkan kebenaran dan keadilan selalu hidup.

“Benar katakan benar dan salah katakan salah,” pungkas Haris.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya