Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Politik

Pengamat: Tidak Berlebihan Jika Erick Thohir Harus Cari Pengganti Ahok di Pertamina

KAMIS, 30 DESEMBER 2021 | 10:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri BUMN Erick Thohir harus segera mengevaluasi kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang dinilai hanya bisa bikin gaduh ruang publik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Menteri Erick bisa langsung mencopot Ahok melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan begitu, Pertamina dan BUMN tidak jadi ramai karena kegaduhan Ahok.

"Saya kira tidak berlebihan kalau Erick Thohir harus mencari pengganti BTP dan tidak melibatkan tokoh politik dalam internal Pertamina," katanya kepada wartawan, Kamis (30/12).


Menurutnya, selain bikin gaduh, Ahok juga sudah terbukti tidak berperan dalam menangani ancaman mogok karyawan yang didengungkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Rencananya, FSPPB akan menggelar mogok kerja dari 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Namun aksi itu batal digelar lantaran pihak FSPPB dan Direksi PT Pertamina mencapai kata sepakat. Kesepakatan ditandatangani di Kementerian Tenaga Kerja oleh Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto dan Ketua Umum FSPPB Arie Gumilar.

Komunikasi antara karyawan dan perusahaan terkait tuntutan karyawan sempat menjadi gaduh karena gaya komunikasi yang dikembangkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sejumlah informasi misleading yang disampaikan Ahok di ruang publik terpaksa diluruskan oleh Komisaris Independen Iggi Haruman Achsien.

Menurut Dedi Kurnia Syah, Ahok sudah terbukti tidak pernah menunjukkan kinerja konkret sebagai komisaris utama. Sebaliknya, jika dibiarkan, maka kegaduhan yang ditimbulkan Ahok bisa menurunkan kepercayaan publik kepada Pertamina.

Untuk itu, Menteri Erick harus tegas dan mencopot Ahok dari Komut Pertamina.

"Itu juga berdampak kepercayaan publik ke pemerintah. Perlu bagi Erick Thohir mengevaluasi kehadiran BTP," katanya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

SOFA Siapkan Rp131 Miliar untuk Proyek Sampah Jadi Energi

Sabtu, 19 September 2026 | 14:14

Menimbang Kembali POD South Andaman

Sabtu, 19 September 2026 | 13:46

Prabowo Teriak “Free Palestine” Tiga Kali, Singgung Indonesia Tak Berdaya Bantu Palestina

Sabtu, 19 September 2026 | 13:45

HUT ke-81 TNI di Monas, Prabowo Dijadwalkan Jadi Irup

Sabtu, 19 September 2026 | 13:27

Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp3,986 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 13:24

Saham BMW Anjlok 4,46 Persen

Sabtu, 19 September 2026 | 12:59

Ratusan Hotel di Bali Bangkrut Lalu Dilego

Sabtu, 19 September 2026 | 12:36

Penanaman Pohon Bukti Nyata Kontribusi Alumni Unpad

Sabtu, 19 September 2026 | 12:17

Pasar Minggu Bakal Disulap Jadi Kawasan Terintegrasi, Investasinya Rp1 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 12:13

Jarnas Prabowo-Gibran Minta Kebun Sawit Rakyat di Kawasan Hutan Tak Digusur

Sabtu, 19 September 2026 | 11:45

Selengkapnya