Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Politik

Pengamat: Tidak Berlebihan Jika Erick Thohir Harus Cari Pengganti Ahok di Pertamina

KAMIS, 30 DESEMBER 2021 | 10:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri BUMN Erick Thohir harus segera mengevaluasi kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang dinilai hanya bisa bikin gaduh ruang publik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Menteri Erick bisa langsung mencopot Ahok melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan begitu, Pertamina dan BUMN tidak jadi ramai karena kegaduhan Ahok.

"Saya kira tidak berlebihan kalau Erick Thohir harus mencari pengganti BTP dan tidak melibatkan tokoh politik dalam internal Pertamina," katanya kepada wartawan, Kamis (30/12).


Menurutnya, selain bikin gaduh, Ahok juga sudah terbukti tidak berperan dalam menangani ancaman mogok karyawan yang didengungkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Rencananya, FSPPB akan menggelar mogok kerja dari 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Namun aksi itu batal digelar lantaran pihak FSPPB dan Direksi PT Pertamina mencapai kata sepakat. Kesepakatan ditandatangani di Kementerian Tenaga Kerja oleh Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto dan Ketua Umum FSPPB Arie Gumilar.

Komunikasi antara karyawan dan perusahaan terkait tuntutan karyawan sempat menjadi gaduh karena gaya komunikasi yang dikembangkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sejumlah informasi misleading yang disampaikan Ahok di ruang publik terpaksa diluruskan oleh Komisaris Independen Iggi Haruman Achsien.

Menurut Dedi Kurnia Syah, Ahok sudah terbukti tidak pernah menunjukkan kinerja konkret sebagai komisaris utama. Sebaliknya, jika dibiarkan, maka kegaduhan yang ditimbulkan Ahok bisa menurunkan kepercayaan publik kepada Pertamina.

Untuk itu, Menteri Erick harus tegas dan mencopot Ahok dari Komut Pertamina.

"Itu juga berdampak kepercayaan publik ke pemerintah. Perlu bagi Erick Thohir mengevaluasi kehadiran BTP," katanya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya