Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Politik

Pengamat: Tidak Berlebihan Jika Erick Thohir Harus Cari Pengganti Ahok di Pertamina

KAMIS, 30 DESEMBER 2021 | 10:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri BUMN Erick Thohir harus segera mengevaluasi kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang dinilai hanya bisa bikin gaduh ruang publik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Menteri Erick bisa langsung mencopot Ahok melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan begitu, Pertamina dan BUMN tidak jadi ramai karena kegaduhan Ahok.

"Saya kira tidak berlebihan kalau Erick Thohir harus mencari pengganti BTP dan tidak melibatkan tokoh politik dalam internal Pertamina," katanya kepada wartawan, Kamis (30/12).


Menurutnya, selain bikin gaduh, Ahok juga sudah terbukti tidak berperan dalam menangani ancaman mogok karyawan yang didengungkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Rencananya, FSPPB akan menggelar mogok kerja dari 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Namun aksi itu batal digelar lantaran pihak FSPPB dan Direksi PT Pertamina mencapai kata sepakat. Kesepakatan ditandatangani di Kementerian Tenaga Kerja oleh Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto dan Ketua Umum FSPPB Arie Gumilar.

Komunikasi antara karyawan dan perusahaan terkait tuntutan karyawan sempat menjadi gaduh karena gaya komunikasi yang dikembangkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sejumlah informasi misleading yang disampaikan Ahok di ruang publik terpaksa diluruskan oleh Komisaris Independen Iggi Haruman Achsien.

Menurut Dedi Kurnia Syah, Ahok sudah terbukti tidak pernah menunjukkan kinerja konkret sebagai komisaris utama. Sebaliknya, jika dibiarkan, maka kegaduhan yang ditimbulkan Ahok bisa menurunkan kepercayaan publik kepada Pertamina.

Untuk itu, Menteri Erick harus tegas dan mencopot Ahok dari Komut Pertamina.

"Itu juga berdampak kepercayaan publik ke pemerintah. Perlu bagi Erick Thohir mengevaluasi kehadiran BTP," katanya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya