Berita

Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti/Net

Politik

Ketua DPD RI Kecam Lokasi Bencana Dijadikan Tempat Syuting

KAMIS, 23 DESEMBER 2021 | 20:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Syuting sinetron berjudul “Terpaksa Menikahi Tuan Muda” yang berlokasi di pengungsian korban erupsi Gunung Semeru menuai kritik pedas dari masyarakat terutama para korban. Banyak masyarakat yang menilai hal tersebut tidak menunjukkan rasa empati terhadap para korban bencana.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyayangkan syuting sinetron yang dilakukan di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Semeru.

LaNyalla meminta semua pihak mengedepankan empati. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang sedang berduka.


"Sangat disayangkan kegiatan syuting dilakukan di tengah para pengungsi. Selain tindakan tak etis, juga melukai hati pasalnya masyarakat Lumajang yang masih bersedih karena bencana erupsi Gunung Semeru," ujar LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Kamis (23/12).

La Nyalla menilai seharusnya masyarakat mengedepankan rasa empati terhadap kesedihan dan kesusahan sesama. Sehingga tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan rasa empati terhadap korban.

"Yang paling tepat dilakukan adalah men-support sehingga para korban bersemangat memulai kehidupan baru lagi,” ujarnya.

Menurut LaNyalla, sinetron tersebut juga tidak memiliki makna dan nilai apapun di tengah-tengah kondisi masyarakat Lumajang saat ini.

"Apalagi menurut informasi, syuting menampilkan adegan dewasa yang dilihat para pengungsi anak-anak. Tentu saja hal ini memberi contoh tak baik,” tegasnya.

Kegiatan syuting di Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur itu sempat viral di media sosial. Bahkan relawan dan netizen menggaungkan boikot terhadap sinetron berjudul Terpaksa Menikahi Tuan Muda (TMTM) itu.

Sementara pihak production house (PH) yang menggarap sinetron mengklaim tak ada penolakan selama proses syuting.


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya