Berita

Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas/Net

Politik

PKB Gagas Poros Islam untuk 2024, SMRC: Sejak 1955 Dukungan ke Partai-partai Islam di Bawah 35 Persen

KAMIS, 23 DESEMBER 2021 | 02:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gagasan PKB membentuk poros Islam dengan menggandeng PKB dan PPP untuk Pilpres 2024 tak yakin bisa berhasil.

Pasalnya, Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas melihat sejarah dukungan terhadap partai-partai bercorak Islam mulai tahun 1955 tak melebih 50 persen suara.

"Sejak pemilu 1955 sampai 2019 lalu, total dukungan pemilih terhadap partai-partai Islam itu selalu di bawah 35 persen. Bahkan pernah di bawah 30 persen pada pemilu 2009," ujar Sirojudin kepada Kantor Berota Politik RMOL, Kamis dini hari (23/12).


Berkaca pada pengalaman tersebut, Sirojudin tak yakin PKB mampu menciptakan poros Islam baru untuk memenangkan hati rakyat di Pemilu mendatang.

"Jadi, koalisi poros Islam untuk Pilpres 2024 tidak akan kompetitif. Meskipun lengkap dengan PKS. Lebih lemah lagi jika hanya PKB, PAN dan PPP," tuturnya.

Lebih dari itu, Sirojudin juga memperkirakan partai-partai nasionalis tidak akan merespon manuver PKB secara serius terkait gagasannya membentuk poros Islam.

Karena menurutnya, dalam politik Indonesia saat ini arah gerakan politik pada satu aliran atau golongan sudah ketinggalan zaman.

"Sangat naif jika masih ada partai politik yang mengira politik aliran bisa jadi kunci kemenangan Pilpres," katanya.

Dalam skala kecil misalnya di tingkat Dapil, Sirojudin mencontohkan, poros yang cenderung pada satu golongan masih mungkin memenangkan kompetisi.

"Tapi dalam skala Pilpres sangat sulit. Sebab, untuk menang, seorang calon membutuhkan dukungan dari spektrum pemilih yang luas," ucapnya.

Maka dari itu, Sirojudin tidak yakin partai-partai akan membentuk koalisi aliran secara homogen untuk Pilpres 2024.

"Kecenderungannya mereka akan membangun koalisi campuran. Koalisi pelangi atau koalisi hybrid," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya