Berita

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Calon IKN Kebanjiran, PAN: Kalau Pemerintah Serius Memindahkan IKN Masih Cukup Waktu Mengelola Lingkungan

SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 15:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk memeriksa kembali lokasi banjir di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Selain untuk membantu masyarakat yang terdampak, pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut aman untuk dijadikan ibukota negara (IKN).

Dengan begitu, silang pendapat di media sosial pada hari ini soal banjir yang melanda calon ibukota negara itu bisa dihindari.

"Ada banyak daerah yang kena banjir saat ini. Semua itu harus diperhatikan dan mendapat bantuan. Namun, banjir di Penajam Paser Utara ini sedikit mendapat sorotan karena dikaitkan dengan rencana pemindahan ibukota,” ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/12).


Ia meyakini bahwa pemerintah telah melakukan studi yang mendalam di daerah tersebut. Tentu tidak ada salahnya jika dilakukan studi tambahan untuk mengetahui berbagai kemungkinan lain di luar hasil studi sebelumnya.

Sebab, menurut Saleh, masih cukup waktu untuk mengelola lokasi tersebut sehingga benar-benar visible dan sesuai kriteria untuk dijadikan IKN.

"Kalaupun pemerintah serius mau memindahkan IKN, masih cukup waktu untuk mengelola lingkungan yang ada di sana. Membangun IKN, kan tidak bisa sehari dua hari. Butuh waktu dua atau tiga tahun, bahkan lebih,” ucapnya.

Dia meminta agar masyarakat menunggu hasil studi dari kajian pemerintah terkait pegelolaan lingkungan di lokasi IKN baru tersebut.

"Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak langsung memvonis. Silakan ditunggu hasil studi dan kajian pemerintah. Pemerintah tentu berkepentingan untuk mengumumkannya kepada publik secara luas,” tutupnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya