Berita

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Calon IKN Kebanjiran, PAN: Kalau Pemerintah Serius Memindahkan IKN Masih Cukup Waktu Mengelola Lingkungan

SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 15:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk memeriksa kembali lokasi banjir di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Selain untuk membantu masyarakat yang terdampak, pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut aman untuk dijadikan ibukota negara (IKN).

Dengan begitu, silang pendapat di media sosial pada hari ini soal banjir yang melanda calon ibukota negara itu bisa dihindari.

"Ada banyak daerah yang kena banjir saat ini. Semua itu harus diperhatikan dan mendapat bantuan. Namun, banjir di Penajam Paser Utara ini sedikit mendapat sorotan karena dikaitkan dengan rencana pemindahan ibukota,” ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/12).


Ia meyakini bahwa pemerintah telah melakukan studi yang mendalam di daerah tersebut. Tentu tidak ada salahnya jika dilakukan studi tambahan untuk mengetahui berbagai kemungkinan lain di luar hasil studi sebelumnya.

Sebab, menurut Saleh, masih cukup waktu untuk mengelola lokasi tersebut sehingga benar-benar visible dan sesuai kriteria untuk dijadikan IKN.

"Kalaupun pemerintah serius mau memindahkan IKN, masih cukup waktu untuk mengelola lingkungan yang ada di sana. Membangun IKN, kan tidak bisa sehari dua hari. Butuh waktu dua atau tiga tahun, bahkan lebih,” ucapnya.

Dia meminta agar masyarakat menunggu hasil studi dari kajian pemerintah terkait pegelolaan lingkungan di lokasi IKN baru tersebut.

"Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak langsung memvonis. Silakan ditunggu hasil studi dan kajian pemerintah. Pemerintah tentu berkepentingan untuk mengumumkannya kepada publik secara luas,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya