Berita

Refly Harun (paling kanan) saat jadi narasumber acara diskusi Total Politik bertemakan Haruskah Presiden Indonesia Orang Jawa?, Jakarta Pusat, Minggu (19/12)/RMOL

Politik

Refly Harun: PT 20 Persen Hambat Rakyat Cari Calon Presiden Terbaik

MINGGU, 19 DESEMBER 2021 | 15:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presidential Threshold atau ambang batas presiden sebesar 20 persen dinilai akan menghambat rakyat Indonesia untuk mencari calon pemimpin terbaik di tahun 2024 mendatang.

Pandangan itu disampaikan pengamat politik Refly Harun dalam acara diskusi Total Politik bertemakan Haruskah Presiden Indonesia Orang Jawa?, Jakarta Pusat, Minggu (19/12).

Refly mengatakan, Indonesia bisa mencari sosok pemimpinnya ke depan dari luar Pulau Jawa. Keyakinan Refly itu didasari bahwa ke depan akan ada perubahan cara berpikir masyarakat Indonesia.


Meski demikian, perubahan cara pandang masyarakat soal pemimpin Indonesia dari luar Jawa tetap akan terhambat jika pemerintah masih bersikukuh terhadap aturan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

"Persoalannya kita ini PT (presidential threshold) presentase 20 persennya. Itu yang bermasalah karena kita tidak bisa mencari calon presiden terbaik akhirnya,” ucap Refly.

Refly mengaku khawatir jika partai-partai yang terafiliasi koalisi Istana yang jumlahnya 82 persen tersebut bersepakat mengusung dua calon sebagai syarat minimal Pilpres.

Ia mengatakan, perlu ada upaya politik untuk membelah 82 persen partai koalisi tersebut untuk membentuk pasangan calon presiden.

“Satu pasangan Prabowo-Puan satu Airlangga-Muhaimin Iskandar misalnya begitu.  Atau mereka belah tiga, satu Prabowo-Puan, dua koalisi PKB-PPP dan PAN kemudian sisanya Golkar dan Nasdem tetap tiga calon tapi distribusinya adalah koalisi istana saat ini. Kalau itu yang terjadi kita tidak akan punya genuine presidential election,” ucapnya.

Dia mengatakan, saat ini seharusnya yang menjadi penting diperbincangkan adalah presidential threshold 0 persen.

Ia menjelaskan, dirinya memperjuangkan ditiadakannya ambang batas untuk mendapatkan pemimpin terbaik.
"Kalau kita serius lebih berdarah-darah lho nanti uang yang kita gelontorkan akan lebih banyak tapi kalau tidak serius boleh, tapi kita tinggal bagi-bagi saja tapi presidennya saya,” tutupnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya