Berita

Legislator Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Laka Lena/Net

Politik

Sambut Baik Imbauan Vaksin Halal dari Ketum PBNU, Golkar: Umat Islam Harus Benar-benar Dilindungi

MINGGU, 19 DESEMBER 2021 | 08:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Imbauan dari Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj agar umat Islam di Indonesia menggunakan vaksin Covid-19 yang halal mendapat sambutan baik dari legislator Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Laka Lena.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga meminta agar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengambil langkah dan kebijakan yang tepat untuk penggunaan vaksin yang halal dan bersih bagi umat Muslim.

“Umat Muslim di Indonesia harus benar-benar diperhatikan dan dilindungi, apalagi saat ini sudah tersedia vaksin Covid-19 yang sudah memiliki sertifikat 100 persen halal dan bersih, tentu ini merupakan hasil pemeriksan yang dilakukan MUI,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (19/12).


Legislator dari Fraksi Golkar ini menambahkan, ada dua merek vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dan bersih dari MUI dan sudah mendapatkan izin EUA dari BPOM RI serta lulus uji klinis untuk vaksin booster, yaitu Sinovac dan Zivifax.

Menurutnya, kedua vaksin tersebut juga dapat diproduksi di dalam negeri. Sinovac sendiri diproduksi di pabrik Biofarma dengan kapasitas 240 juta dosis per tahun dan Zifivax diproduksi di PT. Biotis Pharmaceuticas Indonesia dengan kapasitas Produksi 360 juta dosis per tahun.

"Apabila pemerintah benar-banar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, maka cukup menggunakan 2 merek ini, sekaligus memanfaatkan produksi dalam negeri vaksin nusantara dan vaksin merah putih untuk  booster masyarakat Indonesia,” katanya.

Melki mengatakan untuk vaksin impor dengan kategori halal dan vaksin dalam negeri bisa dipakai oleh semua kalangan dengan berbagai latar belakang.

“Sedangkan vaksin Covid 19 merek lain yang tidak halal bisa digunakan dan diberikan kepada masyarakat non Muslim, sehingga penggunaan vaksin dilakukan sesuai dengan kondisi dan keyakinan dan tidak menimbulkan kecemasan baru di dalam masyarakat,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya