Berita

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi/Net

Politik

Bagi Ahmad Baidowi, Presidential Threshold Adalah Insentif untuk Partai Politik

RABU, 15 DESEMBER 2021 | 10:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dorongan masyarakat agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen merupakan hal yang sah dilakukan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, termasuk hak mengajukan uji materi ke MK itu juga dilindungi UU.

Begitu tegas Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi kepada wartawan, Rabu (15/12).

Namun demikian, pria yang akrab disapa Awiek ini mengingatkan bahwa gugatan terhadap UU Pemilu agar PT 0 persen sudah sering dilakukan dan ditolak oleh MK.


“Mahkamah Konstitusi memberikan kekuasan kepada pembentuk UU (DPR dan pemerintah) untuk mengtur mengenai ketentuan treshold,” ujar Ketua PPP itu.

Di satu sisi, kata dia, belum ada rencana merevisi UU Pemilu sehingga ketentuan UU 7/2017 tetap berlaku sepanjang menyangkut pasal-pasal yang tidak dibatalkan MK.

Baginya, presidensial threshold merupakan bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu.

“Selain itu, jangan sampai presdien terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen, sehingga akan mnghambat kebijakan yang dibuatnya,” tegasnya,

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya