Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat bertemu dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net
Langkah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri bertemu dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membahas presidential threshold agar dihapus menjadi nol persen, diapresiasi Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak).
“Kami mengapresiasi pertemuan positif ini,†ujar Sekretaris Jenderal Gertak Galih Dwi Syahputra kepada wartawan, Rabu (15/12).
Galih memastikan bahwa pihaknya akan mengawal langkah KPK dalam penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah maupun pusat. Salah satunya, dengan mewujudkan gagasan besar Firli Bahuri untuk membuat ongkos politik menjadi nol rupiah.
Adapun cara yang ditempuh untuk menuju gagasan tersebut, salah satunya adalah menghapus threshold atau ambang batas pencalonan dalam pemilu.
“Agar Indonesia maju dan sejahtera,†sambung Galih.
Ketua KPK Firli Bahuri ditemani dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango SAAT berkunjung ke DPD RI.
Mereka disambut LaNyalla yang didampingi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, senator Lampung Bustami Zainudin, Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalimantan Selatan), Jialyka Maharani (Sumatera Selatan), M Nuh (Sumatera Utara), Ahmad Kanedi (Bengkulu), dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.
Dalam pertemuan itu, LaNyalla menyampaikan bahwa DPD sedang menggugat soal presidential threshold 20 persen agar diturunkan menjadi 0 persen.
"Presidential Treshold setinggi itu akan membuka lahirnya calon presiden boneka. Kemudian pasti akan ada kompromi-kompromi politik," ujarnya.
LaNyalla meyakini hal itu karena faktanya sudah ada tujuh partai politik berkoalisi, yang jumlahnya sudah menguasai 82 persen kursi di DPR RI.
"Tentu saja tidak mungkin akan muncul calon presiden selain yang mereka ajukan. Bisa jadi kemudian yang ada calon boneka. Yang kalah pada akhirnya dapat posisi, Menteri Pertahanan atau Parekraf. Kayak gitulah,†kelakar LaNyalla.
Ketua KPK Firli Bahuri, sepakat soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold. Namun KPK memandang dari sisi tindak korupsi.
"Kalau saya memandangnya begini, di alam demokrasi saat ini dengan Presidential Threshold 20 persen itu biaya politik menjadi tinggi. Sangat mahal. Biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Ujung-ujungnya adalah korupsi. Kalau PT 0 persen artinya tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi," ujarnya.
Firli menegaskan, kalau ingin bersih-bersih korupsi, maka korupsi harus menjadi musuh bersama.
"Semua elemen, semua lembaga harus satu suara. Tidak boleh bergerak sendiri-sendiri," ujar Firli.
