Berita

Pengamat politik UNJ, Ubedillah Badrun/Net

Politik

Firli Bahuri Harus Bisa Pengaruhi Partai Berkuasa

RABU, 15 DESEMBER 2021 | 02:57 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tentang usulan presidential threshold 0 persen diapresiasi oleh banyak kalangan.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan, apa yang disampaikan Firli sesungguhnya adalah argumen klasik yang sudah ditemukan KPK sejak tahun 2015.

"Argumen klasik berbasis data temuan terbaru yang senada dengan temuan KPK 2015 itu patut diapresiasi," demikian kata Ubedillah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/12).


Meski demikian, Ubedillah mengatakan, apa yang disampaikan Firli itu akan menjadi ujian apakah mantan Kapolda Sumatera Selatan itu bisa mempengaruhi partai berkuasa untuk menghilangkan presidential threshold.

"Narasi Firli yang terkesan anti mainstream atau berbeda dengan partai berkuasa itu akan diuji apakah memberi pengaruh kepada perubahan sikap 82 persen partai berkuasa di parlemen atau tidak untuk menghilangkan presidential threshold," demikian penjelasan Ubedillah.

Ubed menekankan bahwa sebagai seorang akademisi, sangat setuju dengan gagasan menghilangkan presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen. Dengan demikian, akan memberi peluang bagi calon presiden dan wakil presiden dari unsur perseorangan.

"Secara substansial saya dan para akademisi lain yang fokus pada tema demokrasi sejak lama sangat setuju dengan gagasan menghilangkan presidential threshold  20 persen menjadi 0 persen," pungkas Ubed.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya