Berita

Menko Polhukam Mahfud MD dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Nikolay Patrushev usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bilateral di bidang Keamanan Informasi Internasional dalam Konsultasi Bilateral ke-6 di Kantor Menko Polhukam, di Jakarta, 14 Desember 2021./Ist

Dunia

Mahfud MD Bertemu Nikolay Patrushev, Membahas Ancaman Instabilitas Kawasan sampai Isu Kemanusiaan Myanmar dan Afghanistan

SELASA, 14 DESEMBER 2021 | 17:18 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Sejumlah isu strategis di kawasan di bahas dalam Konsultasi Bilateral ke-6 di Bidang Keamanan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia yang berlangsung di Kantor Kementerian Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/12).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Nikolay Patrushev.

Dalam Konsultasi Bilateral ke-6,  Mahfud MD dan Patrushev menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bilateral di bidang Keamanan Informasi Internasional.


Dalam pernyataannya, Menko Polhukam, Mahfud MD menggarisbawahi kenyataam bahwa Indonesia dan Rusia telah menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungka kedua negara di berbagai bidang, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan. Hubungan baik ini terus berkembang.

“Sesuai dengan keinginan kuat kedua negara untuk memperkuat kerja sama serta komitmen atas perdamaian dan stabilitas kawasan dan global, yang tertuang dalam draft dokumen Deklarasi Kemitraan Strategis,” ujar Mahfud MD.

Tahun depan, diharapkan dua Kepala Negara menandatangani dokumen Deklarasi Kemitraan Strategis Indonesia-Rusia, Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Rezim Visa.

Selain itu, Mahfud MD dan Patrushev juga menyambut baik proses ratifikasi Mutual Legal Assistance antara Indonesia dan Rusia.

Konsultasi Bilateral tersebut juga membahas potensi instabilitas dan keamanan seperti peningkatan ketegangan di kawasan, aksi terorisme, penyelundupan obat terlarang, dan kejahatan lintas batas lainnya. Hal lain yang juga dibahas adalah instabilitas di Myanmar dan Afghanistan yang dianggap telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya