Berita

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata/Repro

Politik

Bentuk Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Komite Advokasi Daerah, KPK: Pengusaha Tak Perlu Khawatir Dapat Gangguan dari Birokrat

SELASA, 14 DESEMBER 2021 | 13:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pengusaha memiliki peran dalam kemajuan perekonomian negara. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Direktorat baru yakni Direktorat Antikorupsi Badan Usaha untuk menjembatani kepentingan pengusaha dan aparat birokrasi.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam acara Bincang Stranas PK bertajuk "OSS: Inikah Jawaban Pencegahan Korupsi dalam Perizinan Berusaha?" yang diselenggarakan melalui virtual dan disiarkan langsung di kanal YouTube StranasPK Official, Selasa pagi (14/12).

"Rasa-rasanya kita sepaham bahwa tidak ada negara yang maju secara perekonomiannya tanpa peran dari pengusaha. Tidak ada negara yang aman tanpa kesejahteraan," ujar Alex seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (14/12).


Untuk itu, kata Alex, sudah menjadi program pemerintah bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia salah satunya adalah dengan mengundang para investor dan menambah investasi.

"Nah sayangnya, kita paham dari berbagai kesempatan, rasa-rasanya Bapak Presiden juga menyampaikan, salah satu hambatan terbesar dalam penanaman modal, dalam mengundang investor itu adalah korupsi, selain juga inefisien birokrasi serta akses pembiayaan infrastruktur," papar Alex.

Karena itulah KPK sudah membentuk suatu direktorat khusus, yakni Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan pengusaha dan aparat birokrasi.

Selain itu, di daerah KPK juga sudah membentuk Komite Advokasi Daerah yang bertujuan untuk menjembatani kesulitan yang dihadapi pengusaha ketika berhubungan dengan aparat birokrat terkait dengan perizinan.

"Misalnya supaya ada kesatuan, kesamaan persepsi antara pengusaha dan teman-teman atau dari para birokrasi, untuk menghindari suap," jelas Alex.

Direktorat tersebut juga dapat membantu pengusaha dalam penerapan manajemen antisuap.

"Kita berharap bahwa teman-teman pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya juga mengedepankan profesionalitas dan integritas. Harapan kami, teman-teman pengusaha dalam menjalankan usaha dapat dengan tenang menjalankan urusannya tanpa khawatir akan diganggu oleh pihak-pihak baik oleh aparat birokrat maupun oleh aparat yang lain," terang Alex.

"Sehingga harapannya ketika usahanya berhasil, penghasilan negara dari sektor pajak juga dapat meningkat, yang pada gilirannya juga akan menambah dana pembangunan. Lebih dari itu, juga harapan pemerintah, penciptaan lapangan kerja yang menjadi persoalan bangsa kita juga dapat terwujud dengan baik," sambung Alex menutup.

Selain Alex Marwata, acara ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menjadi Keynote Speaker juga Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya