Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim/Net
Soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kini tak hanya disoroti publik secara umum, tapi juga pimpinan lembaga pemerintahan.
Teranyar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, ikut berbicara dan mendukung soal ambang batas pencalonan presiden yang diinginkan masyarakat sebesar 0 persen.
APa yang disampaikan Firli tersebut ditanggapi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Dia mengomentari harapan Firli Bahuri yang ingin threshold atau ambang batas dihapus tentu sudah diawali dengan penelitian.
"Saya percaya dengan yang disampaikan Pak Firli sudah merupakan hasil penelitian dan kesimpulan panjang teman-teman di KPK," ujar Luqman Hakim kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/12).
Adapun salah satu alasan mengapa Firli Bahuri menyampaikan itu, ialah banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.
Hal ini, sambung Firli menjadi faktor utama yang menjadi pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali. Sama seperti mencalonkan Presiden, setiap kepala daerah wajib diusung oleh partai politik yang sedikitnya memiliki 20 persen kursi di DPRD.
Luqman Hakim menegaskan sikap, bahwa semua faktor yang bisa menjadi benih perbuatan koruptif memang perlahan harus didukung.
"Kalau saya prinsipnya setuju itu dengan pemikirannya Pak Ketua KPK, upaya-upaya untuk mengurangi faktor yang menyebabkan biaya politik di dalam pemilihan, itu pantas didukung," terangnya.
Lanjut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, jika faktor-faktor pemicu perbuatan koruptif bisa dikurangi, bukan mustahil demokrasi Indonesia semakin baik nantinya.
"Kalau faktor yang menyebabkan itu bisa dikurangi sedikit demi sedikit, itu bagus pasti buat harapan kita peningkatan kualitas demokrasi di pemilihan-pemilihan yang akan datang," pungkasnya.
