Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim/Net

Politik

Sepakat dengan Firli Bahuri, PKB: Upaya Mengurangi Biaya Politik Harus Didukung

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 17:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kini tak hanya disoroti publik secara umum, tapi juga pimpinan lembaga pemerintahan.

Teranyar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, ikut berbicara dan mendukung soal ambang batas pencalonan presiden yang diinginkan masyarakat sebesar 0 persen.

APa yang disampaikan Firli tersebut ditanggapi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Dia mengomentari harapan Firli Bahuri yang ingin threshold atau ambang batas dihapus tentu sudah diawali dengan penelitian.


"Saya percaya dengan yang disampaikan Pak Firli sudah merupakan hasil penelitian dan kesimpulan panjang teman-teman di KPK," ujar Luqman Hakim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/12).

Adapun salah satu alasan mengapa Firli Bahuri menyampaikan itu, ialah banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.

Hal ini, sambung Firli menjadi faktor utama yang menjadi pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali. Sama seperti mencalonkan Presiden, setiap kepala daerah wajib diusung oleh partai politik yang sedikitnya memiliki 20 persen kursi di DPRD.

Luqman Hakim menegaskan sikap, bahwa semua faktor yang bisa menjadi benih perbuatan koruptif memang perlahan harus didukung.

"Kalau saya prinsipnya setuju itu dengan pemikirannya Pak Ketua KPK, upaya-upaya untuk mengurangi faktor yang menyebabkan biaya politik di dalam pemilihan, itu pantas didukung," terangnya.

Lanjut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, jika faktor-faktor pemicu perbuatan koruptif bisa dikurangi, bukan mustahil demokrasi Indonesia semakin baik nantinya.

"Kalau faktor yang menyebabkan itu bisa dikurangi sedikit demi sedikit, itu bagus pasti buat harapan kita peningkatan kualitas demokrasi di pemilihan-pemilihan yang akan datang," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya