Berita

Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

PDIP Gak Sepakat dengan Firli Soal Preshold Nol Persen

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 17:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai berkuasa PDI Perjuangan tidak sependapat dengan harapan yang disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri agar Presidential Threshold atau ambang batas pemilihan presiden sebesar nol persen dan mahar politik nol rupiah.
Menurut Firli Bahuri, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari praktik money politic pada saat pemilu dan juga agar tokoh bangsa yang memiliki potensi dan kapablitas sebagai pemimpin negara bisa mencalonkan diri.
Dalam keberatannya, poitisi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan, pelaksanaan pemilu harus merujuk pada konstitusi dan filosofi lahirnya aturan tersebut.

"Tidak bisa serta merta,” kata Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/12).


Deddy mengatakan Indonesia menganut sistem demokrasi. Dengan PT nol persen, demokrasi di Indonesia akan menjadi liberal dan tidak bisa dikendalikan. Pihaknya ragu, PT nol persen dapat membuat mahar politik nol rupiah.

"Kan negara kita ini negara demokrasi gotong royong. Kalau PT nol persen itu demokrasi liberal murni. Implikasi politik dan implikasi sosialnya kan dia harus itung dulu dengan cermat. Benar enggak bahwa dengan PT nol persen serta merta tidak ada mahar?” katanya.

Di PDI Perjuangan, kata Deddy, tidak pernah ada mahar politik untuk maju sebagai calon presiden maupun calon kepala daerah.

"Kalau kayak kita di PDI Perjuangan enggak pernah ada urusan mahar, itu komitmen kita terhadap pemimpin tertinggi. Jangankan untuk presiden, untuk kepala daerah aja kita enggak ada mahar-maharan kecuali kewajibannya dalam konteks pemenangan dan pengamanan suara, saksi, gitu aja,” katanya.

Menurutnya, KPK harus bergerak untuk tidak terjadinya money politic yang bisa menjurus pada budaya korupsi. Namun, dia mengaku sanksi jika mahar politik nol rupiah bisa menjamin tidak adanya praktik money politic atau korupsi.

"Kalau pengamanan supaya tidak ada politik mahar yang bisa masuk dalam kategori korupsi ya KPK yang harus bekerja. Karena tidak ada jaminan dengan nol persen akan nol mahar. Bukan jaminan. Apakah itu juga akan mengurangi korupsi politik? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau menurut saya tidak,” ucapnya.

Dia menambahkan budaya korupsi sudah mengakar di Indonesia sehingga sulit untuk dihindari terjadinya praktik-praktik nakal pada saat pemilihan umum. Pihaknya justru mendorong KPK untuk melakukan pengawasan yang ketat.

"Karena, korupsi itu adalah sebuah kebiasaan yang membudaya, tentu harus melalui yang namanya rekayasa kebudayaan dong. Mulai dari anak kecil dididik anti kprupsi anti penyimpangan, lalu adanya sistem yang kuat dan hebat, KPK kan sudah punya dana yang besar sekali, untuk melakukan pengawasan,” bebernya.

"Tapi kan ada turunan UU yang mungkin juga harus diperbaiki. Misalnya UU pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengangkatan pejabat publik. Lalu mekanisme anggaran yang pas, yang bisa diawasi. Soal e-proc, e-bidding, dan sebagainya. Itu kesana aja,” tutupnya.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya