Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/RMOL

Politik

Demokrat: Ambang Batas Presiden 20 Persen Sudah Ketinggalan Zaman

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 | 23:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ambang batas presiden atau presidential threshold yang diusulkan 20 persen pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kurang disenangi oleh sebagian partai politik.

Salah satunya, Partai Demokrat. Demokrat menilai ambang batas presiden 20 persen sudah ketinggalan zaman alias kudet.

Begitu yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, mengenai ambang batas presiden 0 persen sebagaimana diwacanakan Firli Bahuri, Minggu (12/12).


"Bagi Demokrat, ambang batas presiden 20 persen sudah ketinggalan zaman, sudah kudet/kurang update, dan tidak relevan. Karena aturan itu dibuat ketika pileg dilakukan sebelum Pilpres, tepatnya jelang pemilu 2009. Sehingga, kalau dulu masih masuk akal, kekuatan politik terkini yang tercermin di raihan kursi parlemen di tahun yang sama, digunakan sebagai dasar untuk bisa mengajukan calon presiden,” ucap Herzaky.

Dia mengatakan, sejak 2019 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak. Menurutnya, sangat tidak relevan lagi jika harus ada ambang batas 20 persen.

"Sedangkan sekarang, sejak 2019, Pileg dan Pilpres dilakukan serentak. Sangat tidak relevan dan tidak masuk di akal, kalau mengajukan calon presiden menggunakan raihan suara di parlemen lima tahun lalu,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Herzaky, wajar saja jika pertanyaan besar mengemuka yang menyampaikan mbang batas presiden yang sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini.

“Mengapa ngotot untuk dipertahankan? Banyak pihak menilai, mempertahankan ambang batas presiden sebesar 20 persen padahal sudah tidak relevan lagi, hanyalah untuk melanggengkan oligarki dan menghalang-halangi calon-calon pemimpin nasional potensial untuk ikut berlaga dalam kontestasi pilpres,” ujarnya.

Padahal, kata Herzaky, semakin banyak calon yang bisa ikut bertarung di Pilpres 2024, akan semakin baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Rakyat punya semakin banyak pilihan.

Ia berpendapat Indonesia membutuhkan pemimpin nasional yang berkualitas. Dengan demikian, demokrasi Indonesia semakin sehat.

"Karena mendapatkan pemimpin nasional yang lahir dari iklim kompetisi yang sehat, jujur, dan adil, dengan ruang yang terbuka lebar bagi putra-putri terbaik bangsa ini untuk ikut dalam kontestasi calon pemimpin nasional,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya