Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Preshold Harus Nol Persen, Demokrat: Pandangan Firli Sama dengan Kami

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 | 21:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menginginkan agar ambang batas presiden atau presidential threshold nol persen dan juga mahar politik nol rupiah guna meminimalisir terjadinya praktik money politik dalam pemilu dan juga para tokoh bangsa bisa mengikuti kontestasi pemilu mendapat dukungan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang benar-benar berkualitas yang lahir dari iklim politik yang sehat.

"Mungkin atas dasar ini pula, Ketua KPK berpandangan sama dengan kami, jika ambang batas presiden 20 persen sebaiknya ditinjau kembali,” kata Herzaky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/12).


Terkait harapan Firli Bahuri agar mahar politik nol rupiah, Demokrat berpandangan hal itu sangatlah tepat. Pasalnya, jika hal itu betul-betul terwujud bisa menghancurkan praktik politik uang di lapangan yang kebanyakan bisa menimbulkan budaya korupsi.

"Bahkan, Ketua KPK Firli dengan tegas meminta nol persen. Karena mempertahankan ambang batas presiden setinggi ini padahal sudah tidak relevan, sepertinya menimbulkan kecurigaan dari Ketua KPK kalau ini bagian dari upaya melanggengkan praktik-praktik kotor dalam politik yang mengarah kepada korupsi atau money politics,” ucapnya.

Menurutnya, semakin banyak unsur masyarakat dan lembaga negara yang menyuarakan perlunya peninjauan kembali ambang batas presiden, akan semakin baik.

"Petanya akan semakin terbuka, mana kelompok-kelompok pro oligarki, dan mana kelompok-kelompok yang memang reformis dan pendukung demokrasi,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya