Preshold Harus Nol Persen, Demokrat: Pandangan Firli Sama dengan Kami

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menginginkan agar ambang batas presiden atau presidential threshold nol persen dan juga mahar politik nol rupiah guna meminimalisir terjadinya praktik money politik dalam pemilu dan juga para tokoh bangsa bisa mengikuti kontestasi pemilu mendapat dukungan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang benar-benar berkualitas yang lahir dari iklim politik yang sehat.

"Mungkin atas dasar ini pula, Ketua KPK berpandangan sama dengan kami, jika ambang batas presiden 20 persen sebaiknya ditinjau kembali,” kata Herzaky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/12).

Terkait harapan Firli Bahuri agar mahar politik nol rupiah, Demokrat berpandangan hal itu sangatlah tepat. Pasalnya, jika hal itu betul-betul terwujud bisa menghancurkan praktik politik uang di lapangan yang kebanyakan bisa menimbulkan budaya korupsi.

"Bahkan, Ketua KPK Firli dengan tegas meminta nol persen. Karena mempertahankan ambang batas presiden setinggi ini padahal sudah tidak relevan, sepertinya menimbulkan kecurigaan dari Ketua KPK kalau ini bagian dari upaya melanggengkan praktik-praktik kotor dalam politik yang mengarah kepada korupsi atau money politics,” ucapnya.

Menurutnya, semakin banyak unsur masyarakat dan lembaga negara yang menyuarakan perlunya peninjauan kembali ambang batas presiden, akan semakin baik.

"Petanya akan semakin terbuka, mana kelompok-kelompok pro oligarki, dan mana kelompok-kelompok yang memang reformis dan pendukung demokrasi,” tutupnya.