Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan alasan mendasar mengapa Presidential Threshold harus (PT) nol persen, yakni biaya politik mahal dan akhirnya membuat banyak kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan tindak pidana korupsi.
Ekonom senior Rizal Ramli mengamini alasan Firli. Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid ini bahkan mengungkap bahwa seseorang bisa menjadi Calon Presiden harus mengeluarkan uang minimal Rp 1 triliun.
Jumlah ini, kata Rizal, berbeda jika seorang ingin menjadi kepala daerah. Harganya berbeda-beda, mulai dari jadi Bupati, Walikota hingga Gubernur.
Belum lagi, sambung Rizal, untuk bisa diusung oleh partai politik, juga harus mengeluarkan uang yang tak sedikit.
“Ketua KPK benar sekali. Akibat ambang batas, sewa partai: Rp 30-60 miliar untuk Bupati, Rp100-300 miliar Gubernur, minimal Rp 1 triliun untuk Capres. Nol-kan (PT) !†tulis Rizal Ramil di akun Twitternya, Minggu malam (12/12).
Keluhan-keluhan kepala daerah maupun anggota legislatif itu disampaikan saat Firli melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda dan APH maupun kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi yang memang digalakan oleh KPK lewat program Trisula pemberantasan korupsi.
“Semua para kepala daerah mengeluhkan besarnya biaya Pilkada, anggota legislatif juga mengatakan mahal. Sehingga banyak yang melakukan korupsi,†kata Firli menjelaskan maksudnya agar PT 0 persen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (12/12).
Firli miris, ketika di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tempatnya dilahirkan saat ini tidak ada Bupati definitif, lantaran Bupati Kuryana Azis meninggal dunia, namun tak bisa digantikan oleh Wakil Bupatinya Johan Anuar yang divonis delapan tahun penjara akibat melakukan tindak pidana korupsi.
“Sekarang ribut karena tidak ada kesepakatan sembilan parpol untuk mengajukan calon Bupati sehingga sampai sekarang tidak ada Bupati definitif. Kenapa ini terjadi, karena politik transaksional,†ungkap Firli.
Begitu juga, sambung Firli, di Kabupaten Muara Enim, dimana Bupati Muara Enim Ahmad Yani lebih dulu dicopot dari jabatannya setelah divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang atas kasus suap proyek pembangunan jalan yang merugikan negara Rp130 miliar.
Juarsah, Wakil Bupati Muara Enim kemudian dilantik sebagai Bupati Muara Enim menggantikan Yani. Namun, ia ikut ditahan KPK terkait kasus suap fee proyek yang sama di masa dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati.
“Bahkan saat ini anggota DPRD Kabupaten Muara Enim 10 orang berperkara korupsi ditangani KPK,†imbuh Firli miris.
Disisi lain, harapannya agar Preshold 0 persen lantaran komandan pemberantasan korupsi itu hanya ingin Indonesia mampu mewujudkan seluruh tujuan nasionalnya. Oleh karena itu, Firli menegaskan, tidak ada hal lain selain membersihkan negara dari praktik-praktik korupsi.
“Sekarang saya mengajak untuk menyatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama (common enemy) sama dengan Covid-19. Untuk itu mari kita bersama-sama berantas korupsi dengan orkestrasi dipimpin Presiden RI,†tandas Firli.
