Penerapan SMAP Diharapkan Bisa Bentuk Ekosistem Budaya Antisuap

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan garda terdepan Kementerian PUPR yang diharapkan dapat mendeteksi dan mencegah potensi terjadinya pelanggaran atau tindak korupsi.

Atas alasan itu, ucapan selamat disampaikan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetimpo kepada 8 BP2JK Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang berhasil mendapat sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Lembaga Sertifikasi Mutu International.

John Wempi mengatakan  bahwa penerapan SMAP merupakan bentuk pengendalian intern, sekaligus pencegahan terjadinya tekanan-tekanan dari pihak internal maupun eksternal pada pelaksanaan tugas tender atau seleksi.

“Sementara sertifikasi SNI ISO 37001:2016 merupakan standar dalam pengelolaan risiko terjadinya penyuapan dalam suatu organisasi melalui penerapan sistem manajemen anti suap,” ," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (12/12).

Menurut Wempi, penerapan SMAP perlu terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berikut dengan manajemen risikonya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi.

“Komitmen dan kolaborasi seluruh stakeholder dalam menerapkan nilai-nilai SMAP harus berjalan bersama-sama agar dapat membentuk ekosistem budaya anti suap yang kuat dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Di satu sisi, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan mengurai bahwa baru delapan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang menjadi pilot project penerapan SMAP dan berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016.

Dia berharap, seluruh BP2JK dapat menerapkan SMAP di kemudian hari, sehingga terbentuk ekosistem anti penyuapan.

“Dengan membangun ekosistem, langkah selanjutnya adalah membangun trust atau kepercayaan. Hal ini sangat penting, mengingat para pihak yang terlibat dalam ekosistem pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian PUPR sangat heterogen,” ujar Yudha.

“Seluruh strategi yang telah direncanakan harus dilaksanakan demi mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas KKN," tutupnya.