Berita

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono/Net

Politik

Ternyata DPD RI Sempat Berharap DPR Revisi UU Pemilu Demi Presidential Threshold 0 Persen

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 | 09:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mayoritas masyarakat di luar partai politik menghendaki agar presidential threshold dihapus. Namun demikian, keinginan itu harus terbentur dengan peraturan yang ada.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengurai bahwa di luar kekuatan parpol, masyarakat menghendaki presidential threshold 0 persen.

“Tetapi koridor aturan sudah dipagar, baik di konstitusi kita UUD 45, maupun UU Pemilu,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/12).


Demi mengabulkan cita-cita ambang batas presiden 0 persen, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah melakukan revisi UU Pemilu. Namun, keinginan tersebut langsung ditolak mentah oleh hampir seluruh fraksi di DPR RI.

Semula, sambung Nono, DPD RI sempat berharap DPR akan melakukan revisi. Namun, seluruh fraksi koalisi pemerintah menolak untuk membahas revisi UU Pemilu tersebut.

“Tadinya kita berharap Komisi II berinisiasi untuk melakukan revisi (UU Pemilu) tetapi ternyata ditarik kembali, kita paham lah siapa di belakangnya,” katanya.

Jalan keluar kedua untuk memperjuangkan PT 0 persen yakni melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Atas alasan itu, dua anggota DPD RI melakukan judicial review ke MK agar presidential threshold menjadi 0 persen.

"Yang kedua melalui MK, judicial review kalau ini bisa dilakukan maka akan lain. Namanya juga perjuangan kita harus optimis kira-kira begitu,” demikian Nono.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya