Natalius Pigai Ingin Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tiru Perubahan yang Dilakukan Polri

RMOL. Tiga institusi utama seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan dapat melakukan perubahan seperti yang sedang diupayakan Polri. Di mana Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo sedang berusaha menampilkan wajah polisi yang lebih humanis.

Harapan ini disampaikan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai usai mengikuti dan menghadiri acara Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 Piala Kapolri yang diselenggarakan di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/12).

Saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Pigai mengatakan bahwa sejak 2016 pemerintah menciptakan prakondisi yang menyebabkan indeks demokrasi Indonesia menurun. Hal itu terjadi sejak adanya peraturan tentang heatspeech, ada UU MD3, penangkapan terhadap aktivis, kekerasan di Papua, dan revisi UU KPK.

"Karena itu maka, ketika survei menempatkan Indonesia mengalami degradasi penurunan indeks demokrasi, maka rakyat Indonesia memahami bahwa sampai pada 2020, atau paruh pertama 2021, itu Indonesia berada dalam stagnasi dalam demokrasi, atau regresi, mengalami kemunduran demokrasi," ujar Pigai saat dihubungi kembali, Minggu (12/12).

Pigai mengaku melihat terjadinya perubahan yang dilakukan oleh Polri. Di mana, institusi kepolisian yang tadinya hanya crime control, penegak hukum, kini berubah menjadi institusi yang humanis dan emansipatoris.

"Mudah-mudahan perubahan semacam ini akan terjadi tidak hanya secara simbolik, tetapi secara substansial. Perubahan substansial itu bisa ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan-kegiatan, dilalui dulu dengan pernyataan komentar beberapa kebijakan kegiatan-kegiatan seperti lomba mural, lomba orasi," kata Pigai.

Pigai berharap, perubahan ini tidak hanya terjadi di institusi Kepolisian, melainkan juga harus diikuti oleh institusi aparat penegak hukum lainnya. Termasuk tiga institusi utama seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Karena stagnasi demokrasi itu bisa terjadi juga pada eksekutif, di mana mereka menguasai anggaran besar, kebijakan besar, regulasi besar, otoritas juga besar, kalau tidak mengalami perubahan kasihan sama institusi Polisi yang sedang memainkan peran penting membangun Indonesia berbasis hak asasi manusia," jelas Pigai.

"Kemudian legislatif juga ikut berubah. Yaitu, membuat regulasi-regulasi yang berorientasi pada isinya, kontennya itu diisi dijiwai oleh semangat humanisme, semangat kemanusiaan," sambung Pigai.

Dengan demikian, ke depan jika lalu lintas komunikasi hubungan antara negara dengan rakyat terjalin secara baik, maka indeks demokrasi akan mengalami kenaikan lagi.

“Tidak regresi, tetapi progresif ke depan. Yang paling penting bagi kita adalah, mari kita dukung, apa yang sedang dirintis oleh pimpinan polisi pada periode sekarang ini,” tutupnya.