Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Begini Bantahan Luhut Soal Perluasan Wilayah IKN Gunakan Lahan Anak Usaha Toba Sejahtra

JUMAT, 10 DESEMBER 2021 | 21:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Temuan Mata Najwa tentang lahan milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, digunakan untuk Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, mendapat klarifikasi.

Klarifikasi terhadap isu ini disampaikan Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Jumat malam (10/12).

Jodi khusus mengklarifikasi soal temuan yang menyebutkan, "Perluasan wilayah membuat pertambangan batubara PT Kutai Energi (KE) dan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU) yang berafiliasi dengan Luhut masuk IKN".


"PT Perkebunan Kaltim Utama I (PT PKU) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. PT PKU sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT TBS Energi Utama Tbk (PT TBS) dan bukan oleh PT Toba Sejahtra," kata Jodi.

Sementara, Jodi menjelaskan soal kedudukan hukum PT Kutai Energi sebagai perusahaan pertambangan batu bara yang memang berada pada naungan PT Toba Sejahtra yang sahamnya dimiliki oleh Luhut.

"PT KE adalah perusahaan tambang batubara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim)," papar Jodi.

"IUP PT KE sebagai anak perusahaan PT Toba Sejahtra, telah dimiliki sejak tahun 2006 dan hingga saat ini masih beroperasi dan melakukan kegiatan tambang," sambungnya.

Lebih lanjut, Jodi menegaskan bahwa Luhut saat ini merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtra yang hanya memiliki saham minoritas, sehingga tidak ada kepentingan di PT PKU.

"Kita tidak memiliki informasi apakah wilayah IUP PT KE termasuk di dalam IKN atau perluasan IKN," tandas Joddy.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya