Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Usai diluncurkan pada 11 November 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali menyelenggarakan kegiatan Kajian Buku Pembiayaan UMKM untuk batch II di Bengkulu, Sumatra, secara hybrid pada Selasa (7/12).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, UMKM menjadi penyangga dalam berbagai krisis ekonomi, termasuk dalam menjaga lapangan kerja pada masa pandemi Covid-19.
Ketua KPCPEN ini menjelaskan, UMKM merupakan sektor penting dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61 persen, terhadap tenaga kerja sebesar 97 persen, investasi sebesar 60 persen, dan ekspor non migas mencapai 16 persen.
Peran penting UMKM, ditegaskan Airlangga, juga dapat dilihat dari negara lain yang telah berhasil mendorong UMKM dalam pembangunan ekonomi.
"Pelajaran UMKM dapat dilihat dari Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang setelah perang dunia II, UMKM mendorong pemulihan ekonomi. Demikian pula di Korea Selatan, UMKM didorong melalui ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah terutama untuk mendorong daya saing UMKM," ucapnya.
Dalam perjalanannya sejak tahun 1999, pembiayaan UMKM dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain melalui Imbal Jasa Penjaminan, subsidi bunga, dan berbagai kegiatan jaminan lembaga keuangan mikro, serta jaminan melalui asuransi.
Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.
Melalui skema subsidi bunga, suku bunga KUR dapat diturunkan hingga mencapai titik terendah yaitu 6 persen efektif per tahun. Selanjutnya, pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga 6 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen, sehingga suku bunga KUR hanya 3 persen hingga akhir tahun.
"Pemerintah melihat porsi kredit UMKM masih flat di kisaran 18 persen, dan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan agar porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan dapat ditingkatkan menjadi 30% di tahun 2024â€, tegasnya.
Pencapaian target 30 persen tersebut diharapkan dapat mempercepat penciptaan usaha baru di sektor UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Dalam rangka mengakselerasi peningkatan porsi kredit UMKM, integrasi seluruh fasilitas pembiayaan UMKM dioptimalkan untuk terus mendukung pemberdayaan UMKM dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Salah satu bentuk integrasi adalah melalui graduasi Kartu Prakerja yang disinkronkan dengan program KUR untuk memberdayakan UMKM, serta berbagai program CSR dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terutama untuk membantu UMKM yang belum bankable yang dilanjutkan dengan berbagai tahapan kredit ultra mikro, kredit mikro, sampai yang komersial.
Maka dari itu, Ketua Umum Parta Golkar ini memastikan Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan penguatan kewirausahaan untuk mendorong UMKM agar memiliki ekosistem yang lebih baik.
"Kami berharap agar buku Pembiayaan UMKM ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika dan secara khusus bagi mahasiswa agar mengetahui kebijakan yang dilakukan Pemerintah dan benchmark dari yang dilakukan negara lain," pungkas Airlangga.
