Ketua KPK Firli Bahuri saat menjadi pembicara Silaturahmi Nasional dan Bimbingan Teknik Para Kader dan Anggota Dewan dari Partai Perindo di MNC Tower/Net
Ada alasan kuat di balik pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menekankan untuk bersatu padu membangun budaya antikorupsi. Pernyataan tersebut bahkan dia sampaikan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo saat Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
Saat menjadi narasumber pemberantasan korupsi dalam acara Silaturahmi Nasional dan Bimbingan Teknik Para Kader dan Anggota Dewan dari Partai Perindo di MNC Tower, Firli Bahuri kembali memberi penegasan serupa.
Firli Bahuri yakin korupsi yang melilit bangsa sesungguhnya bisa diselesaikan dengan tuntas. Syaratnya, semua anak bangsa ambil peran dalam orkestra pemberantasan korupsi.
“Orkestra yang dipimpin Presiden RI harus menyasar kepada setiap kamar kekuasaan. Kamar legislatif, kamar eksekutif, dan kamar yudikatif,†ujarnya.
Dia mengurai, di kamar kekuasaan eksekutif, di sanalah terbanyak anggaran terdistribusikan dan menumpuk. Hukum besi menyatakan bahwa di mana kekuasaan, kesempatan, dan tumpukan uang, maka di sana akan terjadi korupsi.
Firli Bahuri lantas mengutip kalimat terkenal dari Lord Acton “
power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutelyâ€.
“Jadi di situlah masih sering terjadinya korupsi,†tegasnya.
Di satu sisi, Firli Bahuri yakin bahwa korupsi masih ada bukan karena hukuman kurang berat, bukan juga karena koruptor tidak dimiskinkan.
Baginya, hukuman berat bahkan hukuman mati dan pemiskinan memang mungkin menghentikan korupsi. Tapi jika korupsi, suap menyuap, jual beli jabatan, hingga komitmen fee proyek masih dianggap budaya, maka korupsi tidak akan pernah berakhir.
“Karenanya membangun budaya antikorupsi menjadi pilihan yang mendasar,†kata Firli.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa indeks persepsi korupsi bisa meningkat jika keterbukaan dan demokrasi terlaksana dengan baik dan benar.
“Keterbukaan dan demokrasi seharusnya menjadi mimpi buruk bagi para koruptor karena semuanya sudah terbuka,†sambungnya.
Alasan Firli, dengan keterbukaan dan demokrasi seharusnya tidak ada lagi transaksi, biaya politik mahal, dan jual beli perahu parpol.
Keterbukaan dan demokrasi juga seharusnya membuat biaya pilkada, pileg, dan pilpres yang mahal menjadi nol rupiah. Karena itu kekuasaan kamar partai harus bersih dari korupsi.
“Dengan begitu, saya sangat yakin Indonesia bebas dan bersih dari korupsi. Mari berkarya untuk bangsa, berbakti untuk negeri, membebaskan dan membersihkan NKRI dari praktik-praktik korupsi,†ajaknya.
“Demokrasi dengan ruh keterbukaan, transparansi, akuntabel, one man one vote sejatinya tidak ada politik transaksional di ruang gelap. Semua sudah terbuka, sudah bukan saatnya lagi kita dengan lantang menyatakan politik tanpa mahar namun pada kenyataannya fakta empiris menunjukan bahwa transaksional masih bertahan di balik ruang senyap dan gelap gulita,†demikian Firli.
