Ketua Pansus IKN, Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Net
Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mempercepat rehabilitasi penanaman Mangrove di Kabupaten Probolinggo.
Penanaman mangrove yang dilakukan oleh Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti dan PT Pelindo serta Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, ini dilakukan di Pantai Duta Desa Randutata Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
Penanaman ini, sebagai upaya untuk memulihkan kawasan ekosistem pesisir di berbagai wilayah di Indonesia, utamanya Jawa Timur dan khususnya di Probolinggo.
Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani menyampaikan saat ini isu mangrove menjadi salah satu topik yang diperhatikan secara global.
"Mangrove dapat menyimpan karbon empat kali lipat dibandingkan hutan darat, sehingga hutan mangrove memiliki Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang tinggi dan dapat mengurangi dampak perubahan ilkim," jelasnya seperti dikutip
Kantor Berita RMOL Jatim, Kamis (9/12).
Menurutnya, penanaman mangrove ini dilakukan untuk merehabilitasi kawasan pesisir, juga sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai arahan dari Presiden RI.
"Kita selalu melibatkan komunitas pecinta lingkungan hidup, komunitas nelayan untuk menanam, memelihara, merehabilitasi hutan-hutan mangrove ini," tegasnya.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021, kondisi ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 Juta Ha, dengan total mangrove lebat seluas 3,1 Juta Ha, mangrove sedang seluas 188.363 Ha, dan mangrove jarang seluas 54.474 Ha.
Kegiatan ini dalam rangka implementasi rehabilitasi mangrove sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mencapai target nasional terkait rehabilitasi kawasan mangrove di Indonesia.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melakukan rehabilitasi kawasan mangrove seluas 600.000 Ha yang tidak mungkin dilaksanakan seluruhnya menggunakan APBN, peran BUMN juga menjadi penting untuk mendukung kesuksesan target program ini,†ungkap dia.
Selain itu masih kata Nani Hendiarti, berdasarkan data yang dia dapat dari KLHK, ada seribu hektar di Jawa Timur yang perlu direhabilitasi tanam mangrove.
"Jadi seribu hektar di Jawa Timur ini perlu di tanam mangrove lagi, karena berlubang dan tidak merata," paparnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengejar target 34.000 hektare rehabilitasi mangrove di seluruh wilayah pesisir Jatim. Percepatan pencapaian target tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global.
"Dampak pemanasan global dan perubahan iklim tidak sepele, karena tidak hanya merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat namun juga berdampak pada perekonomian masyarakat di seluruh dunia," jelasnya.
Ditambahkan, perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, termasuk ekosistem wilayah pesisir.
"Ini (penanaman mangrove) adalah salah satu ikhtiar yang kita bisa lakukan untuk menahan laju perubahan iklim yang sangat cepat," pungkasnya.
