Berita

Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, yang juga Sekretaris MEK PP Muhammadiyah/Net

Publika

Harga Minyak Goreng Mencekik, Ibarat Tikus Mati di Lumbung Padi

Oleh: Mukhaer Pakkanna*
JUMAT, 03 DESEMBER 2021 | 17:48 WIB

BERTALIAN makin meroketnya harga komoditas CPO (Crude Palm Oil) di pasar internasional, penerimaan devisa negara dari produk CPO pun tentu makin terdongkrak signifikan.

Sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar dunia, Indonesia boleh berbangga alias bertepuk dada. Para pelaku usaha terutama yang berskala super raksasa dan memilki ratusan ribu atau jutaan hektar lahan sawit dan pabrik pengelolaannya, pundi-pundi kekayannya makin menjumbo.

Namun sayang sekali, di tengah kenaikan harga CPO di pasar global seperti yang terlihat pada harga referensi tiap bulannya dan harga di bursa komoditas, ternyata konsumen minyak goreng terutama yang berskala kecil dan rumah tangga makin kelimpungan.


Menjumbonya pundi-pundi kekayaan pengusaha sawit dan terdongkraknya devisa negara dari komoditas sawit ini, tidak memberikan manfaat bagi rakyat.

Harga minyak goreng yang selama satu bulan terakhir naik gila-gilaan, hanya memberi manfaat pada pelaku usaha raksasa yang selalu bertengger sebagai orang terkaya di Tanah Air. Sehingga tercatat harga telah naik kisaran Rp 22.000 per liter baik minyak goreng curah maupun minyak goreng bermerek I dan II.
 
Bahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memprediksi harga minyak goreng akan terus naik sampai kuartal I-2022. Kemendag mengatakan, kenaikan tersebut dipicu menguatnya harga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit dunia. "Ini berpotensi terus bergerak, dan kita memprediksi sampai kuartal I-2022 pun masih meningkat terus karena termasuk sebagai komoditi supercycle harganya melonjak tajam".

Inilah logika tidak logis yang disampaikan pemerintah. Sejatinya, di tengah naiknya penerimaan devisa ekspor dari CPO, rakyat tentu harus turut serta menikmati atau merasakan hasilnya. Coba lihat negara-negara penghasil minyak dunia terutama di Timur Tengah? Rakyatnya menikmati harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri yang murah, dan manfaat yang lain juga di rasakan oleh rakyat, saat terjadi kenaikan harga minyak.

Ke mana dana yang super jumbo yang diterima negara dan pengusaha sawit kakap itu? Kok harga minyak goreng naik, padahal kita sebagai eksportir CPO terbesar dunia?

Lazim sudah diketahui publik, bahwa komponen minyak goreng itu menjadi bahan baku dalam banyak usaha rakyat berskala mikro dan ultramikro. Betapa banyak usaha pedagang kaki lima penjual gorengan yang bertebaran di pinggir-pinggir jalan? Begitu juga warung-warung kecil. Mereka dicekik oleh harga minyak goreng yang mahal. Begitu juga konsumen rumah tangga kita.

Yang aneh, pemerintah selalu ingin mengambil kebijakan karitatif yang primitif, seperti kebijakan operasi pasar minyak goreng. Coba cek ucapan Menteri Perdagangan RI, bahwa untuk meredam harga, pemerintah berjanji akan "mengguyur" minyak goreng murah ke pasar. Pemerintah akan menjual minyak goreng kemasan murah seharga Rp11.000 per liter.

"Mereka (pelaku usaha) sudah setuju dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk mendistribusikan 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana dengan harga 14.000," ujar Mendag.

Saya kira ini tidak menyelesaikan persoalan struktural ekonomi persawitan. Ini makin menandakan bahwa industri CPO ini dari hulu, hilir dan distrbusi selalau bermasalah.

Di tingkat hulu, banyak yang bernasalah sejak pelepasan atau konversi lahan rakyat skala masif untuk perkebunan kelapa sawit pemilik modal raksasa, kemudian terjadi perkebunan monokultur di mana tanaman-tanaman lain tergilas, hilangnya keanekaragaman hayati, penyedotan air tanah skala besar, menipisnya kesuburan dan unsur hara tanah, dan pelbagai persoalan lainnya seperti soal lingkungan, perubahan iklim/cuaca ekstrim, dan menyeruaknya pelbagai jenis penyakit baru dan aneh.

Ini artinya, bisnis perkebunan kelapa sawit, CPO dan turunannya, sejak lahir sudah bermasalah. Tapi, semua persoalan itu selalu ditutupi dengan kekuatan kapital besar, baik diberikan kepada penguasa politik, para akademisi yang selalu mencari dalih/pembenaran teoritik, hingga kelompok-kelompok masyarakat tertentu di daerah dan di pusat.

Kenapa bisnis CPO ini lancar-lancar saja, karena ada kekuatan modal yang selalu siap mengguyur yang setia setiap saat, seperti dalam iklan Rexona Deodorant.

*Penulis adalah Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, yang juga Sekretaris MEK PP Muhammadiyah

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya