Erick Thohir berkolaborasi dengan platform Bergerak Serentak bangun ketersediaan fasilitas publik yang layak/Repro
Ketersediaan fasilitas publik yang layak menjadi perhatian Yayasan Erick Thohir berkolaborasi dengan platform Bergerak Serentak.
Kolaborasi ini menghasilkan sebuah program Social Healing. Program ini bertujuan untuk memperbaiki fasilitas publik yang tidak terawat di wilayah DKI Jakarta.
Zebi Magnolia Fawwas selaku inisiator Bergerak Serentak mengatakan, fasilitas publik merupakan hak warga negara yang harus disediakan dengan layak.
"Jangan lupa, pada Pasal 34 ayat 3 UUD 1945, bahwa warga negara berhak mendapatkan fasilitas publik yang layak," ujar Zebi dalam keterangan tertulis pada Kamis (2/12).
Menurutnya, ketersediaan fasilitas yang layak merupakan hak masyarakat kelas atas atau kelas bawah, sehingga memiliki kedudukan yang sama untuk menikmati fasilitas publik.
"Ini demi kebaikan bersama," imbuhnya.
Menurut Zebi, mewujudkan fasilitas publik yang layak bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi juga menjadi amanah bagi pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil. Baginya, merawat dan melestarikan fasilitas publik yang inklusif adalah bagian dari kesadaran bernegara.
"Kita memasuki era kolaborasi, dimana sebagai warga negara, kita harus bahu-membahu mewujudkan fasilitas publik yang inklusif untuk siapa pun dan dimana pun," katanya.
"Jangan hanya menunggu negara melayani kita, sebaiknya kita juga perlu tergerak untuk melayani masyarakat," tambah Zebi.
Dia juga menuturkan, program
Social Healing disambut baik oleh anak-anak muda. Bersama jaringan komunitas, platform Bergerak Serentak ingin menggalang kesadaran anak muda terkait hak mereka terhadap fasilitas publik yang layak.
Hingga saat ini, berkat kerjasama dengan puluhan komunitas, yayasan Erick Thohir dan platform Bergerak Serentak melalui program Social Healing telah memugar lapangan bulu tangkis, taman bermain anak, pangkalan ojek, MCK hingga jembatan.
"Misi dari program
Social Healing itu sederhana, menyadarkan masyarakat terkait hak fasilitas publik yang layak, lalu mendorong masyarakat bertanggungjawab atas hak yang mereka telah terima," tutup Zebi.
