Dalam sepekan setidaknya sejumlah peristiwa gesekan antara oknum anggota Polri dan TNI, maupun antara matra yang ada di TNI terjadi.
Kopassus Angkatan Darat (AD) dengan Brimob Polri di Timika, Papua. Sementara di Batam antara AD vs Marinir Angkatan Laut. Beruntung gesekan tersebut berujung damai.
Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menegaskan, gesekan antar oknum aparat keamanan bisa berdampak buruk bagi kinerja mereka, baik dalam penegakan kedaulatan, penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat, maupun penegakan hukum. Oleh karena itu bentrokan di antara mereka harusnya dihindari.
"Benturan antar kesatuan, baik sesama TNI, sesama Polri maupun antara TNI dengan Polri memang selalu potensial terjadi, apalagi di daerah konflik," ujar Khairul di Jakarta, Rabu (1/12).
Khairul menyebut, ada beberapa hal yang membuat gesekan di antara oknum kerap terjadi. Selain karena tingkat stres yang jelas lebih tinggi, juga harus mengakui bahwa para prajurit, baik TNI maupun Polri memang dicetak untuk bermental juara. Oleh karena itu kesalahan dan kekalahan adalah hal yang dianggap sangat memalukan.
"Kemudian harus disoroti juga adanya kesenjangan antara konstruksi realitas digital dengan realitas sosial," jelasnya
Di ruang digital, sambung Khairul, tampak ada sinergitas yang baik ditampilkan pimpinan TNI dan Polri melalui beragam event dan momen seremonial. Namun kenyataannya, persoalan kecil saja ternyata sudah bisa memicu perkelahian bahkan kontak senjata yang bukan saja membahayakan para prajurit itu sendiri namun juga dapat mengancam keselamatan warga masyarakat.
"Ini penyakit kambuhan. Berulang terus dan tidak pernah diobati dengan baik. Padahal kalaupun tidak bisa disembuhkan, setidaknya ada komitmen bersama untuk membenahi internal masing-masing," tandasnya.
Khairul mengungkapkan, gesekan diantara mereka pemicunya ada di dalam rumah. Seperti egosektoral, superioritas, kebanggaan dan jiwa korsa yang dipompa berlebihan, yang kemudian berekses rendahnya penghormatan dan hadirnya ketidaksukaan pada pihak lain.
Di sisi lain, masing-masing pihak juga perlu introspeksi diri, terutama terkait kepercayaan publik. Polri misalnya, sebagai institusi yang memiliki fungsi pelayanan publik harus terus memperbaiki diri untuk meningkatkan dukungan publik dengan meminimalisir praktik buruk dalam kerja-kerja pelayanan publik dan penegakan hukum yang dilakukan.
Khairul mengatakan, meski TNI (AD, AL dan AU), memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik, sebagai institusi yang mestinya tidak banyak terlibat langsung dalam urusan-urusan publik. Oleh karena itu prajurit TNI harus bisa mengendalikan diri dari keterlibatan berlebihan dan tidak menonjolkan superioritasnya.
"Kuncinya ada pada pembenahan integritas moral dan praktik-praktik kepemimpinan terutama bagi para pimpinan/perwira di lapangan.Merekalah yang mestinya paling dulu menerapkan kedisiplinan, kepatuhan dan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang memalukan dan merusak nama baik korps, dan ini akan menjadi teladan bagi para personel di bawahnya" paparnya.
