Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Repro
Banyaknya praktik pungutan liar yang kerap terjadi, menjadi keresahan tersendiri bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Keresahan tersebut disampaikan Ganjar Pranowo dalam seminar "Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokasi" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (1/12).
Hadi pada acara tersebut Menkopolhukam, Mahfud MD, Menpan RB, Tjahjo Kumolo dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
"Pertama kali saya jadi gubernur, saya melihat ada laporan masyarakat kepada kita kepada kami, yang kemudian membuat kita repot," ujar Ganjar.
"Berikutnya lagi, tadi pungli jalan, sekarang di samsat, jujur ya bapak ibu, cek fisik (kendaraan bermotor) itu tidak bayar, tapi di sini (ada oknum minta) bayar," sambungnya.
Ganjar menyebutkan, rata-rata oknum di lingkungan pemerintahan yang dia pimpin, bisa mendapatkan uang dari pungutan liar sebesar Rp 3 miliar setiap bulannya.
"Ini laporan masyarakat dan timbang karena ada punglinya, karena di tempat bapak ibu pasti ada ini, tidak banyak sih Rp 10 ribu, Rp 20 ribu kemudian kita hitung bisa Rp 3 miliar," jelasnya.
Untuk mengatasi itu, politisi PDI Perjuangan ini, berinisiasi menciptakan program pengaduan masyarakat berbasis website yakni Lapor Gub. Dengan begitu, masyarakat dapat melaporkan adanya pungutan liar di kawasan pemerintah provinsi Jawa Tengah.
"Inilah sebenarnya yang membuat masyarakat untuk melapor, mau aplikasi lapor, mau pakai WA (What's App), SMS aja kita kasih, telpon duduk aja saya kasih," katanya.
Menurutnya, program kerjanya itu juga mendapat langkah apresiatif dari pemerintah pusat. Bahkan, Kemenpan RB memberikan nilai plus atas terobosannya memberantas pungutan liar.
"Maka akhirnya dari sekian tahun, kita bisa mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB tentang akuntabilitas kinerja. Tapi kita mau cari nilai AA ini, soalnya belum dapat ini kita pak, karena selama ini kita baru dapat A," pungkasnya.
