Berita

Pengamat Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi/Ist

Politik

Pengamat: Kritikan Fadli Zon Harusnya Dipandang Pemerintah sebagai Pengawasan DPR

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 05:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Teguran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada Fadli Zon dinilai tidak baik bagi pertumbuhan demokrasi di tanah air. Sebab, untuk mewujudkan pemerintahan yang kredibel butuh kritikan yang membangun.

Hal tersebut dikatakan pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi, Rabu (17/11).

"Seharusnya kritik yang diajukan anggota DPR dari parpol pendukung pemerintah dipandang sebagai autokritik, bentuk pengawasan dari dalam, atau apapun namanya," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.


Berkaca pada pernyataan mantan Menteri Luar Negeri AS ke-65, Colin Powell, kata Karim, pemerintahan yang terganggu bad news berarti di dalamnya terdapat masalah. Hal tersebut diungkapkan Colin Powell saat bad news menerpa kementerian yang dipimpinnya.

Oleh sebab itu, lanjut Karim, pemerintah sejatinya merespons dengan tindakan, bukan menegur atau mempersoalkan mereka yang mengkritik. Apalagi, banjir yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat sudah terjadi 3 minggu dan luput dari perhatian pemerintah.

"Sintang, seperti halnya Papua atau Jakarta, adalah bagian dari Republik Indonesia yang kita cintai," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya