Berita

Pengamat Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi/Ist

Politik

Pengamat: Kritikan Fadli Zon Harusnya Dipandang Pemerintah sebagai Pengawasan DPR

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 05:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Teguran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada Fadli Zon dinilai tidak baik bagi pertumbuhan demokrasi di tanah air. Sebab, untuk mewujudkan pemerintahan yang kredibel butuh kritikan yang membangun.

Hal tersebut dikatakan pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi, Rabu (17/11).

"Seharusnya kritik yang diajukan anggota DPR dari parpol pendukung pemerintah dipandang sebagai autokritik, bentuk pengawasan dari dalam, atau apapun namanya," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.


Berkaca pada pernyataan mantan Menteri Luar Negeri AS ke-65, Colin Powell, kata Karim, pemerintahan yang terganggu bad news berarti di dalamnya terdapat masalah. Hal tersebut diungkapkan Colin Powell saat bad news menerpa kementerian yang dipimpinnya.

Oleh sebab itu, lanjut Karim, pemerintah sejatinya merespons dengan tindakan, bukan menegur atau mempersoalkan mereka yang mengkritik. Apalagi, banjir yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat sudah terjadi 3 minggu dan luput dari perhatian pemerintah.

"Sintang, seperti halnya Papua atau Jakarta, adalah bagian dari Republik Indonesia yang kita cintai," tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya