Berita

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon/Net

Politik

Serangan Fadli Zon Buktikan Partai Koalisi Pemerintah pun Bisa Tetap Kritis

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 04:16 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Teguran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada Fadli Zon tengah jadi perhatian publik. Namun, sikap kritis Fadli Zon kepada pemerintah dinilai sesuai dengan fungsi anggota DPR RI.

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi menilai, yang dialami Fadli Zon termasuk salah satu bentuk dilema partisan. Bahkan, hal tersebut biasa dialami anggota partai politik lain yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Walaupun sama, Karim menilai sikap politik yang diambil bisa berbeda. Hal tersebut telah dilakukan Fadli Zon yang memilih tetap kritis terhadap pemerintah karena kedudukannya sebagai anggota DPR bertugas mengawasi kinerja pemerintah.


"Keputusan partainya masuk ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah diyakininya tidak bisa merampas fungsi pengawasan yang melekat sebagai anggota DPR RI," kata Karim, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (17/11).

Kendati begitu, ia tak menampik legislator lain yang menjadi bagian dari kekuatan pendukung pemerintah bisa saja mengambil sikap berbeda dengan Fadli Zon.

"Mereka bersikap mengamini apa pun kebijakan yang diambil. Bahkan, mereka pun akan ramai-ramai membela sikap dan kebijakan pemerintah," ucapnya.

Ia menilai terguran dari Prabowo kepada Fadli Zon bisa jadi bukan atas permintaan pemerintah, melainkan tafsir terhadap kepatutan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintahan.

Menurutnya, kritik dari orang-orang di lembaga yang memang seharusnya mengkritik pemerintah merupakan bentuk pengawasan dan sesuai konstitusi.

Artinya, sebagian orang membaca sikap bergabung dengan pemerintah harus menyetujui setiap kebijakan diambil pemerintah dan menghentikan apa pun yang dapat merusak hubungan parpol koalisi dan pemerintahan.

"Tapi tafsir seperti ini tidak pernah monolit. Dalam setiap parpol selalu ada pihak yang tidak bersetuju atas hal tersebut. Sehingga, sikap politik parpol terhadap pemerintah selalu lentur dan butuh waktu untuk membulatkannya," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya