Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon/Net
Teguran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada Fadli Zon tengah jadi perhatian publik. Namun, sikap kritis Fadli Zon kepada pemerintah dinilai sesuai dengan fungsi anggota DPR RI.
Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi menilai, yang dialami Fadli Zon termasuk salah satu bentuk dilema partisan. Bahkan, hal tersebut biasa dialami anggota partai politik lain yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.
Walaupun sama, Karim menilai sikap politik yang diambil bisa berbeda. Hal tersebut telah dilakukan Fadli Zon yang memilih tetap kritis terhadap pemerintah karena kedudukannya sebagai anggota DPR bertugas mengawasi kinerja pemerintah.
"Keputusan partainya masuk ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah diyakininya tidak bisa merampas fungsi pengawasan yang melekat sebagai anggota DPR RI," kata Karim, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (17/11).
Kendati begitu, ia tak menampik legislator lain yang menjadi bagian dari kekuatan pendukung pemerintah bisa saja mengambil sikap berbeda dengan Fadli Zon.
"Mereka bersikap mengamini apa pun kebijakan yang diambil. Bahkan, mereka pun akan ramai-ramai membela sikap dan kebijakan pemerintah," ucapnya.
Ia menilai terguran dari Prabowo kepada Fadli Zon bisa jadi bukan atas permintaan pemerintah, melainkan tafsir terhadap kepatutan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintahan.
Menurutnya, kritik dari orang-orang di lembaga yang memang seharusnya mengkritik pemerintah merupakan bentuk pengawasan dan sesuai konstitusi.
Artinya, sebagian orang membaca sikap bergabung dengan pemerintah harus menyetujui setiap kebijakan diambil pemerintah dan menghentikan apa pun yang dapat merusak hubungan parpol koalisi dan pemerintahan.
"Tapi tafsir seperti ini tidak pernah monolit. Dalam setiap parpol selalu ada pihak yang tidak bersetuju atas hal tersebut. Sehingga, sikap politik parpol terhadap pemerintah selalu lentur dan butuh waktu untuk membulatkannya," pungkasnya.
