Berita

Suku Maori mengutuk aksi demonstrasi anti-vaksin menggunakan ritual tradisional/Net

Dunia

Suku Maori Minta Demonstran Anti-Vaksin Tak Gunakan Ritual Budaya Selama Aksi

SENIN, 15 NOVEMBER 2021 | 15:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Suku Maori buka suara perihal penggunaan ritual budaya haka Ka Mate dalam aksi protes anti-vaksin Covid-19 baru-baru ini di Selandia Baru.

Pada Senin (15/11), Ngati Toa atau suku yang diakui sebagai penjaga budaya haka Ka Mate, membuat sebuah pernyataan perihal aksi protes terhadap pembatasan sosial dan kebijakan vaksin.

"Ngati Toa mengutuk penggunaan haka Ka Mate untuk mendorong dan mempromosikan pesan vaksinasi anti-Covid-19," kata pernyataan tersebut, seperti dikutip AFP.


“Kami mendesak agar pengunjuk rasa segera berhenti menggunakan taonga (harta budaya) kami," tambah mereka.

Ka Mate merupakan salah satu ritual yang paling terkenal dari ritual lainnya milik suku Maori. Ritual ini kerap dimainkan sebelum pertandingan rugby selama lebih dari satu abad, serta ada pada acara pernikahan dan pemakaman.

Ka Mate sendiri situal dengan menghentakkan kaki dan memutar mata yang disusun oleh kepala prajurit Te Rauparaha sekitar tahun 1820 untuk merayakan pelariannya dari partai perang pengejar suku saingan.

Pada 2014, parlemen Selandia Baru mengesahkan UU yang berisi Ngati Toa sebagai penjaga ritual. Namun tidak ada hukuman yang dijelaskan jika ritual disalahgunakan.

Kepala Ngati Toa, Helmut Modlik menyebut penggunaan Ka Mate dalam aksi unjuk rasa anti-vaksin dilandaskan pada kepentingan pribadi, dan bukan suku.

“Banyak tupuna (nenek moyang) kami kehilangan nyawa dalam pandemi sebelumnya dan kami sangat menderita,” ujarnya.

“Kami sangat yakin bahwa vaksin Covid-19 adalah perlindungan terbaik yang kami miliki, dan kami berkomitmen untuk mendukung whanau (keluarga) kami untuk divaksinasi sesegera mungkin," tambah dia.

Banyak dari mereka yang melakukan Ka Mate dalam demonstrasi adalah orang Maori yang masih muda. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan pihaknya berusaha untuk meluruskan disinformasi yang ada.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya