Berita

Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT PBB terkait perubahan iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia, pada Senin (1/11)/Net

Hukum

Gegara Kritik Jokowi soal Deforestasi, Greenpeace Indonesia Dilaporkan ke Polisi

MINGGU, 14 NOVEMBER 2021 | 04:45 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dianggap merugikan masyarakat atas informasi yang menyesatkan dan dituding menyebarkan berita bohong serta ujaran kebencian, Contry Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Husin Shahab.

Husin yang juga Ketua Cyber Indonesia ini mengunggah Surat Tanda Terima Laporan (STTL). Alasan Husin, ia merasa informasi yang dipublikasi lewat website Greenpeace soal deforestasi tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.

Bagi Husin deforestasi atau pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen di rezim Joko Widodo mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
"Justru selama pemerintahan Jokowi yang berusaha untuk menekan peningkatan Deforestasi dari tahun ke tahun dan tidak terjadi kebakaran hutan," kata Husin dalam keterangan terutlis, Sabtu (13/11).

Dia pun turut mengajak netizen di twitter untuk memboikot Greenpeace Indonesia dengan hashtag #BoikotGreenpeaceID. Sebab lembaga itu dianggapnya memberikan informasi menyesatkan. Permasalah data terkait deforestasi ini dikatakannya bermula saat Greenpeace memberikan tanggapan atas Pidato Presiden Joko Widodo di COP26, Glasgow yang menuturkan bahwa laju deforestasi telah turun dan terendah 20 tahun terakhir.

Greenpeace dituding Husin memutar balikkan fakta dengan menyebut Deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha pada 2003-2011 menjadi 4,8 juta ha 2011-2019.

"Disitu letak kebohongan dari Greenpeace, kalau dibuatkan dalam bentuk grafis dari tahun ke tahun dan pada kebijakan pemerintahan siapa juga dijelaskan secara detail," paparnya.

Dia mengatakan, jika pada data 2003-2011 yang sejumlah 2,45 juta ha adalah pada masa pemerintah Presiden SBY, kemudian pada 2011-2019 ada dua kebijakan di periode ini menjadi 4,8 juta ha.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Naik 23,1 Persen, Realisasi Belanja Pemerintah Capai Rp427,6 T pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:56

Ketua DPRD DKI Komplain Anggaran Kelurahan 5 Persen Kegedean

Jumat, 26 April 2024 | 15:54

Samsung Luncurkan Pengisi Daya Port Ganda 50W, Dibanderol Rp1,2 Jutaan

Jumat, 26 April 2024 | 15:29

World Water Forum ke-10, Momentum bagi Indonesia Perbaiki Insfastruktur Air

Jumat, 26 April 2024 | 15:26

Legislator Senayan Pasang Badan untuk Pelanggan Korban Telkom

Jumat, 26 April 2024 | 15:25

TPDI: Aset Korupsi Jangan Jadi Bancakan

Jumat, 26 April 2024 | 15:18

APBN RI Surplus Rp8,1 Triliun pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:14

Pesan Mahfud MD ke Prabowo: Benahi Hukum

Jumat, 26 April 2024 | 15:07

Laku Keras, Mobil Xiaomi SU7 Amankan 75.723 Pesanan

Jumat, 26 April 2024 | 15:05

Penuhi Kebutuhan Darah, Ratusan Polwan Ikut Jadi Pendonor

Jumat, 26 April 2024 | 15:01

Selengkapnya