Berita

Monumen Covid-19 di Kota Bandung/Ist

Nusantara

Ridwan Kamil: Nasionalisme Pihak yang Menolak Monumen Covid-19 Patut Dipertanyakan

SABTU, 13 NOVEMBER 2021 | 05:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pembangunan Monumen Covid-19 di Kota Bandung yang didedikasikan untuk tenaga kesehatan menuai pro dan kontra. Monumen Covid-19 ini dinilai sebagai upaya politisasi korban virus corona yang wafat dan namanya ditulis di bangunan monumen tersebut.

Merespons hal tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, monumen Covid-19 merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa mereka yang berjuang melawan pandemi Covid-19.

Sebagaimana pesan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, tegas Ridwan Kamil, bangsa ini tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah.


“Pertanyaannya sederhana, apa alasannya menolak penghormatan terhadap pahlawan? Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah,” ujar Emil, sapaan akrabnya, Kamis (11/11).

Emil justru mempertanyakan nasionalisme mereka yang menolak Monumen Covid-19 dalam menghargai jasa pahlawan. Menurutnya, bulan November adalah momentum untuk memberi penghormatan terhadap jasa pahlawan.

“Bagi mereka yang tidak menghargai pahlawan, rasa kebangsaan dan nasionalismenya patut dipertanyakan,” ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Mantan Walikota Bandung tersebut menegaskan, pembangunan monumen tersebut direncanakan sebelum pandemi Covid-19. Ia mengaku, tidak ada niatan ditujukan kepada para nakes.

“Saya berkali-kali klarifikasi itu dibangun sebelum Covid-19. Sebelumnya tidak didedikasikan untuk pahlawan, setelah jadi ya sudah mumpung itu ada momen Covid-19 dan sekarang surut kita dedikasikan,” jelasnya.

Sekelompok aktivis yang tergabung dalam Aliansi Nano menganggap pembangunan Monumen Covid-19 bermasalah. Mereka menolak politisasi korban Covid-19 yang wafat dan namanya ditulis dalam monumen tersebut.

Bahkan Ketua Presidium Aliansi Nano Jabar, Herry Mos mengatakan, keputusan menulis nama korban Covid-19 sarat dengan nuansa politisasi dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya